Anggota DKPP Periode 2012-2017, Valina Singka Subekti menyoroti kurang mandirinya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pemilu.
Salah satu contohnya, tutur dia, ketika KPU menerbitkan surat edaran kepada parpol untuk melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dibatalkannya PKPU soal syarat masa tunggu eks napi korupsi untuk maju sebagai bacaleg.
“Harusnya (KPU) segera memastikan aspek regulasi yang khusus mengatur tahapan-tahapan pemilu, nah ini kan masuk ke PKPU. KPU yang mesti merevisi PKPU,” jelas Valina secara virtual dalam diskusi bertajuk ‘Jaga Kualitas Pemilu: KPU Patuh pada Putusan MA – DKPP Tegas Sanksi Penyelenggara’, Jumat (6/10/2023).
Ia mengaku prihatin, dengan perkembangan persiapan dan pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu yang dieksekusi KPU. Lembaga yang kini dipimpin oleh Hasyim Asy’ari itu seakan sudah luntur integritasnya, karena tidak mandiri dalam menjalankan tugasnya.
“Dan kita tahu kemandirian itu adalah bagian integral dari upaya kita membangun election with integrity. Dan itu harus tercermin ya di dalam proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, sikap perilaku dari penyelenggara pemilu,” terangnya.
Ia mengakui bahwa untuk merubah hal ini tentu tak sederhana. Valina pun turut membeberkan tiga hal lain yang perlu diperbaiki, yakni berkaitan dengan sistem rekrutmen misalnya saja pada pembentukan tim seleksi (timsel).
“Pembentukan timselnya kan tidak transparan, ukurannya apa presiden unjuk Timsel, siapa yang bisa menjadi Timsel. Ada unsur pemerintah di situ tidak ada batasan sampai sejauh mana unsur pemerintah otoritasnya kan tidak ada. Bahkan kemarin 2023 unsur pemerintah menjadi ketua Timsel,” ucap dia.
Kedua, berkaitan penyusunan regulasi internal KPU, dan ketiga berkaitan dengan anggaran pemilu. “Kita tahu proses pembahasan anggaran pemilu di DPR sangat politis. Jadi tiga hal ini mesti diperbaiki menurut saya kalau kita benar-benar menghadirkan sebuah penyelenggara pemilu yang punya kemandirian yang tinggi,” tutur Valina.
