Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah menilai semakin gemuknya koalisi di pemerintahan Prabowo-Gibran, justru akan memperlambat laju pembangunan apalagi jika sampai harus menambah komposisi kementerian.
“Koalisi gemuk potensial akan ubah komposisi kementerian, tentu semakin membebani dan menghambat laju pembangunan,” kata Dedi kepada Inilah.com saat dihubungi di Jakarta, Minggu (5/5/2024).
Menurutnya, bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang efisien untuk mempercepat pembangunan. Untuk itu, tutur dia, perampingan struktur kementerian dinilai perlu, bukan malah menambah komposisinya.
“Yang diperlukan justru perampingan, mengingat kinerja kementerian yang saat ini, ada cukup banyak yang tumpang tindih dan hampir tidak efisien,” ucapnya.
Misalnya saja, lanjut dia, kewenangan bantuan sosial yang faktanya tidak selalu menjadi ranah Kementerian Sosial (Kemensos). Begitu pula, kata dia, perihal data penduduk yang rupanya tidak selalu merujuk pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Situasi ini akan cenderung sekedar mengakomodasi politisi, timbal balik dari pemenangan Pilpres lalu,” kata dia.
Oleh karena itu, dibanding menambah jumlah kementerian/lembaga (K/L), justru Prabowo-Gibran perlu menghapus beberapa kementerian yang memiliki tumpang tindih kewenangan.
“Misalnya Kementan dilebur menjadi satu dengan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup). Kemenko PMK perlu dihapus, juga kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KemenPPPA) tidak diperlukan lagi,” ujarnya.
“Lembaga yang layak di hapus cukup banyak, misalnya BSN. Bahkan BRIN sekalipun tidak terbukti berkontribusi pada negara sejauh ini, urusan riset biar saja melebur dengan institusi yang relevan secara langsung, di koordinator oleh Kemendikbudristek,” tutur Dedi menambahkan.
Diketahui, Prabowo-Gibran diusung Koalisi Indonesia Maju yang berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Partai Demokrat, serta beberapa partai non-parlemen di antaranya PBB, Partai Gelora, dan Partai Gelora.
Setelah pasangan ini ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024, Partai Nasdem dan PKB memberikan sinyal tegas akan bergabung dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Pun demikian dengan PPP. Partai yang terancam gagal menuju Senayan ini juga memberi sinyal bakal bergabung dengan Prabowo.
