Juru bicara (Jubir) Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Chico Hakim mempertanyakan etika Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai pernyataannya yang menyebut kepala negara boleh mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, publik dapat beranggapan bahwa Jokowi sedang memperjuangkan kepentingan kelompok atau keluarganya saja, dalam hal ini ingin memastikan kemenangan paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakamuning Raka.
“Ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain tentunya akan semakin kental apalagi presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan disitu ada putra kandungnya,” kata Chico kepada awak media, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Chico pun tidak mempermasalahkan pernyataan Jokowi mengenai seorang presiden yang boleh ikut serta dalam kampanye, tapi dalam posisinya sebagai petahana. Akan tetapi yang menjadi perhatiannya mengenai adab bagi seorang kepala negara yang selayaknya memberikan contoh kepada publik mengenai integritasnya selaku pejabat.
“Saya rasa memang secara undang-undang diperbolehkan presiden pun bisa memberikan contoh apabila dia seorang incumbent (petahan). Artinya, apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak salah secara undang-undang,” tuturnya.
Sebelumnya, pernyataan mengejutkan diucapkan oleh Presiden Jokowi. Ia mengatakan seorang presiden boleh berkampanye dan juga boleh memihak dalam gelaran Pilpres 2024. Menariknya ucapan ini ia tuturkan di hadapan Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto.
Ucapan ini ia lontarkan dalam rangka menanggapi perihal adanya menteri kabinet yang tidak ada hubungannya dengan politik, tapi ikut serta menjadi tim sukses pasangan capres-cawapres. “Presiden tuh boleh lho kampanye, Presiden boleh memihak, boleh,” ujar Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Dia mengatakan, presiden maupun menteri merupakan pejabat publik yang juga sekaligus pejabat politik. Namun demikian, saat berkampanye tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa berpolitik enggak boleh, boleh. Menteri juga boleh,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak.
