Keran ekspor batubara dibuka Rabu (12/1/2022), padahal sudah ditutup Presiden Jokowi. Ternyata, banyak menteri yang berbisnis batubara.
Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) pernah mengeluarkan publikasi mengenai orang dekat Presiden Joko Widodo (Jokowi), apakah itu menteri atau pejabat tinggi yang punya, terafiliasi atau setidaknya pernah menjabat posisi strategis di perusahaan batubara. “Jadi, rezim yang tengah berkuasa saat ini, tengah dikenadalikan oleh oligarki tambang,” papar Melky Nahar, Kepala Kampaye Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Nasional kepada Inilah.com, Jakarta, Selasa (11/1/2022).
Dalam kajian Jatam bertajuk #BERSIHKANKABINET 2.0, dibeberkan sejumlah menteri yang pernah atau terafiliasi dengan bisnis si emas hitam. Inilah daftarnya.
1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno
Melalui Saratoga Investama, Sandiaga Uno juga mempunyai hak milik atas Adaro Energy di tahun 2001. Bisnis ini merupakan perusahaan tambang batubara paling besar di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh sebuah perusahaan yang berasal dari Spanyol di tahun 1982. Namun atas dasar konsorsium perusahaan Australia serta Indonesia perusahaan ini pun dapat dibeli sahamnya sebesar 80%.
PT Adaro Energy Tbk, bisa jadi adalah mesin uang untuk Menteri Sandi. Pada 2014, Adaro Energy berhasil memproduksi 56,2 juta ton batubara, penjualannya tembus US$ 3,3 milliar. Keuntungannya mencapai US$183,5 juta. Kalau dirupiahkan kala itu, setara dengan Rp2 triliun.
Berdasarkan data Jatam, jejak Sandiaga sulit dihapus dari Adaro. Di mana, perusahaan ini menggusur Desa Lamida Atas di Kecamatan paringin dan Desa Wonorejo di Kecamatan Juai paa 2003. Di Kalimantan Timur juga ada jejak Sandiaga, di tambang batubara PT Multi Harapan Utama, Kutai Kertanegara. Yang lubang tambangnya menyebabkan anak-anak tewas.
2. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto
Prabowo adalah pemilik Nusantara Energy Resources yang menaungi 17 anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Mulai sektor kehutanan, kertas dan bubur kertas, kelapa sawit, batubara, dan perusahaan jasa.
Adapun perusahaan batubara Prabowo yaitu Nusantara Kaltim Coal. Anak perusahaan Nusantara Energy yang didirikan pada 2005 ini memiliki hak konsesi meliputi area seluas 60.000 pertambangan batu bara di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan
Sepak terjang bisnis Menko Luhut memang tak ada duanya. Dia tercatat sebagai pemilik saham mayoritas di PT Toba Sejahtra, sebesar 99,9 persen. Toba Sejahtera memiliki saham PT Toba Bara Sejahtra sebesar 10 persen. Saat ini, terdapat 16 perusahaan di bawah payung Toba Sejahtra dengan pertambangan batubara di Kutai Kartanegara sebagai bisnis pentingnya.
Meskipun Kutai Energi merupakan konsesi pertambangan batubara terbesar dalam kelompok ini, tiga anak perusahaan pertambangan batubara di bawah Toba Bara Sejahtra (TOBA)- ABN, IM, dan TMU, merupakan perusahaan yang tumbuh pesat di dalam kelompok ini.
Pada 2007, TOBA mengoperasikan tambang batubaranya yang pertama serta menghasilkan pendapatan US$5 juta. Data terbaru, Laporan Global Witness, yang dirilis 2 April 2019, menyebut Menko Luhut menjual 62 persen saham Toba Bara Sejahtra ke pembeli yang diduga adalah perusahaan cangkang, pada 2016, Highland Strategic holding.
4. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate
Johnny tercatat pernah menjabat Komisaris PT Mandosawo Putratama (2007). Perusahaan ini merupakan pemilik/pemegang saham pada PT Yama Bumi Palaka untuk komoditas batubara. Petinggi Partai Nasdem ini disebut mencatatkan perusahaan di British Virgin Island sebagai Direktur Serenity Pacific Limited pada 18 Oktober 2007.
Dia bersama Mohammad Riza Chalid disebut membuka perusahaan bernama Gainsford Capital Limited pada 8 April 2008 yang bergerak di dunia minyak. Johnny juga tercatat memegang posisi Direktur Utama pada Bima Palma Group (2006-2013), perusahaan yang bergerak di kelapa sawit.
5. Sekretaris Kabinet Pramono Anung
Pernah menjabat Direktur PT Tanito Harum, Jakarta (1988-1996) dan komisaris PT Yudhistira Haka Perkasa (1996-1999). Temuan JATAM Kaltim, hingga 2018, terdapat 69 lubang tambang yang tersebar di seluruh konsesi PT Tanito Harum.
Sejak 14 Januari 2019, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Tanito Harum berakhir. Namun, tiga hari sebelum PKP2B itu berakhir, atau 11 Januari 2019, Kementerian ESDM menerbitkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) secara diam-diam untuk memperpanjang izin PT Tanito Harum hingga 20 tahun ke depan melalui surat bernomor 07.K/30/MEM/2019 dengan luasan 34.585 hektar.
