Badan Pangan Nasional (Bapanas) memanfaatkan dana Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) untuk menyalurkan bantuan pangan beras 10 kilogram/bulan, mulai tahun depan.
Pada Jumat (29/12/2023), Bapanas menjalin sinergi dengan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) guna mewujudkan itu. “Kesepahaman hari ini adalah yang kami nantikan demi kontinuitas bantuan pangan beras di tahun 2024. Jadi mulai Januari, Bulog akan menyalurkan bantuan pangan beras kepada 22.004.077 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) menggunakan data P3KE dari Kemenko PMK. Dari data ini terdapat kenaikan jumlah penerima sekitar 8 persen dibandingkan KPM 2023,” kata Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi di Jakarta.
“Kita ingin penyaluran bantuan pangan beras tahun depan lebih tepat sasaran, sehingga kita terapkan saat penyerahan bantuan ke KPM, selain by name by address, ditambah lagi by picture dan NIK (Nomor Induk Kependudukan), jadi tidak mungkin salah sasaran,” imbuh Arief.
Terkait ketepatan penyaluran bantuan pangan beras ini, kata Arief, menjadi atensi Presiden Jokowi. Agar masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat terbantu dan merasakan manfaat dari salah satu paket kebijakan sebagai bantalan untuk melindungi stabilitas ekonomi akibat siklus El Nino, yang telah memengaruhi produksi dan pasokan pangan.
“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Menko PMK Muhadjir Effendy dan jajaran Kemenko PMK, karena responsnya sangat cepat. Kita akan terus jaga aspek governance. Kita mendukung adanya pemuktahiran data di setiap bulannya,” sebut Arief.
Terkait peluang salah sasaran alias deviasi data, kata Arief, tidak membantah. “Untuk smoothing database, kami dan Bulog siap support. Lalu ketepatan salur ini juga memang selalu menjadi perhatian Bapak Presiden Jokowi karena beliau selalu memastikannya saat menjumpai masyarakat,” beber Arief.
Arief menginisiasi bantuan pangan beras ke masyarakat berpenghasilan rendah, agar stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog bisa tersalurkan dengan baik dan meminimalisir adanya disposal atau pemusnahan stok.
“Saat saya masuk sebagai Kepala Badan Pangan Nasional, saya merasa berkewajiban agar tidak ada disposal stok di Bulog, sehingga tidak mubazir. Ini bisa disebabkan stok yang rusak karena lama terendap di gudang. Untuk itu, stok CBP ini perlu disalurkan ke masyarakat luas yang memang membutuhkan,” kata Arief.
Sekretaris Kemenko PMK, Andie Megantara menjelaskan, upaya pengembangan data P3KE ini, bersumber dari banyak database, agar validitasnya kuat.
“Data P3KE ini merupakan gabungan dari data BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, dan data BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian data PNM (Permodalan Nasional Madani). Itu sudah kita mix untuk saling cross-check dan mudah-mudahan ini paling valid,” kata Andie.
