Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan para saksi capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar-Mahfud mengalami ketakutan atas intimidasi dari beberapa pihak. Para saksi tersebut diketahui merupakan bagian dari gugatan dugaan kecurangann Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kalau intimidasi kan memang dilakukan sejak awal,” kata Hasto saat jumpa pers di Media Center TPM Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Sejak proses penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung, Hasto menyebut terdapat beberapa partai yang belum layak ikut serta dalam pesta demokrasi ini. Namun, telah ada upaya untuk meloloskan partai tersebut jika dicermati dari pernyataan-pernyataannya.
“Jadi ketika dari depannya itu sudah ada intimidasi, di tengahnya dilakukan, di hilirnya dilakukan, ya mungkin bagi para pelakunya ini tanggung,” ujarnya.
Jadi, kata Hasto, ancaman dilakukan bukan hanya kepada para saksi, namun dirasakan oleh berbagai lini masyarakat. Karena itu, ia berharap masyarakat dapat menghadapi ancaman demi mewujudkan demokrasi.
“Kalau kita tertidur ketika demokrasi ini menghadapi ancaman, maka kita akan bangun menghadapi alam kediktatoran,” tuturnya.
Sebelumnya, Deputi hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengaku kecewa dengan ketidakpastian kapolda yang digadang-gadang akan menjadi saksi dalam gugatannya ke MK. Ia menyebut hal ini terjadi lantaran adanya larangan dari Kapolri.
“Saya enggak mau menyebutkan siapa ya, yang pasti saya kecewa Kapolri melarang kapolda menjadi saksi,” kata Todung di Jakarta, Kamis (21/3/2024).
Dia menyampaikan, sebenarnya TPN Ganjar-Mahfud menerima banyak laporan, namun ada pihak-pihak yang tidak bersedia menjadi saksi karena ketakutan, padahal menyaksikan atau mengalami kecurangan Pemilu 2024.
“Kita punya saksi, tapi banyak juga saksi yang ketakutan, tidak berani padahal mereka menyaksikan dan mengalami. Ini yang saya enggak ngerti takut kenapa, tapi pasti ada aura kekuasaan di atas yang begitu hebat,” ungkapnya.
