Direktur Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, mengemukakan tiga poin penting terkait pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang diungkapkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU).
Analisis ini menyingkap beberapa aspek yang belum diketahui masyarakat mengenai pengelolaan dana bantuan sosial (bansos) dalam konteks kunjungan presiden.
Pertama, ia menyoroti bahwa dana untuk kunjungan Presiden tidak termasuk dalam anggaran bansos. Ini didasarkan pada asumsi awal bahwa intensitas kunjungan presiden akan relatif rendah.
“Tidak ada rencana semula bahwa bansos akan dibagikan langsung oleh presiden, sehingga anggaran untuk transportasi dan akomodasi presiden tidak dialokasikan dalam anggaran bansos,” jelas Ray dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (9/4/2024).
Kedua, ia mengungkapkan bahwa intensitas kunjungan yang tinggi dan melibatkan banyak pihak membuatnya sulit untuk diintegrasikan ke dalam anggaran bansos.
“Pengeluaran untuk perjalanan presiden, yang mencakup banyak orang, kementerian, dan pengamanan, terutama selama lebih dari sebulan keliling Pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah, menjadi sulit jika harus dimasukkan dalam anggaran bansos,” tambahnya.
Ketiga, Ray menegaskan bahwa jadwal kunjungan presiden terkait pembagian bansos kemungkinan besar disusun menjelang pelaksanaan bansos, bukan dari awal.
“Pelaksanaan bansos di bulan-bulan kritis menjelang Pilpres 2024 menunjukkan kuatnya keterkaitan antara distribusi bansos dengan kepentingan elektoral,” tuturnya.
