Setelah krisis pangan akibat perang Rusia dan Ukraina, dunia kembali dibikin was-was krisis energi lantaran serangan militer Israel ke Palestina. Hal ini pun ditakutkan Presiden Jokowi yang masih sibuk berpolitik.
Tak sedang bercanda, Presiden Jokowi cukup khawatir akan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, khususnya yang disubsidi negara. Yakni Pertalite dan Solar.
“Saya tidak ingin nakut-nakutin tapi bisa kejadian kalau perang gak selesai pasti harga BBM global pasti akan naik,” kata Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Jakarta, akhir pekan lalu.
Selain harga minyak, faktor lain yang memantik beratnya subsidi BBM adalah faktor nilai tukar. Dalam APBN 2023, kurs dipatok Rp14.800 per dolar AS (US$). Saat ini, nilai tukar rupiah menclok di level Rp15.700 per US$. Sementara asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok US$90 per barel.
Kalau kejadian, harga minyak dan kurs melaju melebihi asumsi APBN, maka Presiden Jokowi bakal mengevaluasi subsidi BBM, untuk Pertalite dan Solar. Dari pada anggaran jebol, harga Pertalite dan Solar harus naik.
Namun, pengamat ekonomi energi dari UGM, Fahmy Radhi mengingatkan, APBN 2023 atau 2024 bakalan berat. Lantaran itu tadi, rupiah melemah dan harga minyak dunia diprekdi melonjak.
“Perang Rusia dan Ukraina, belum kelar kini ada Perang Israel-Palestina. Ditambah lagi masuk musim dingin, permintaan bakal naik. Saya khawatir minyak dunia naik hingga di atas 100 dolar AS per barel,” kata Fahmy.
Pilihannya hanya dua, mengerek naik harga BBM untuk menyelamatkan APBN, atau memperketat penyaluran BBM subsidi.
“Masing-masing ada risikonya. BBM naik, harga naik (inflasi), saya beli beli anjlok. Kalau tak naik, maka penyalurannya diperketat. Hanya motor dan transportasi penumpang atau jasa saja yang boleh menggunakan Pertalite atau Solar,” ungkapnya.
Bayangkan saja, kata Fahmy, bila harga keekonomian Pertalite sebesar Rp13.500 per liter, sementara pemerintahan Jokowi menahannya Rp10.000 per liter, maka subsidinya Rp3.500 per liter.
“Itu baru subsidi untuk Pertalite, besar sekali., Belum untuk mbayar utang pemerintah, utang kereta cepat dan proyek lain. Ya, anggaran bakalan berat sekali. Saya yakin jebol,” kata Fahmy.
Dari dua opsi itu, Fahmy mengaku lebih percaya kalau Jokowi tidak akan menaikkan harga BBM. Karena, lagi-lagi urusannya politik. “Karena dia (Jokowi) ingin tetap populer. Kan dia mengendorse capres tertentu. Logikanya ya pertimbangan politik. Mana berani Jokowi naikkan harga BBM seperti September 2022,” ungkap Fahmy.
Berdasarkan APBN 2023, pemerintah menjatah subsidi untuk Pertalite sebanyak 32,56 juta kiloliter (KL). Sedangkan untuk Solar subdisi jatahnya mencapai 17 juta KL, Sedangkan kuota LPG Subsidi (3 kilogram) ditetapkan 8,2 juta metrik ton
Menurut catatan Pertamina Patra Niaga, per 30 Juni 2023, Solar subsidi yang sudah dibakar sebanyak 8,34 juta KL. Atau 49 persen dari kuota. Sedangkan Pertalite yang sudah digunakan per Juni 2023, mencapai 14,8 juta KL. Atau 45 persen dari kuota yang ditetapkan dalam APBN 2023.
