Ribuan Tenaga Kesehatan (Nakes) menggelar aksi demonstrasi menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan karena dianggap merugikan para nakes. Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Jubir Kemenkes) RI, dr. Mohammad Syahril, mempersilahkan massa melakukannya.
“Nah yang diadakan IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan beberapa (organisasi kesehatan) dengan demo, kami dari Kemenkes silahkan saja, itu adalah hak warga negara untuk menyampaikan pendapatnya melalui forum-forum yang resmi diakui oleh negara,” tuturnya saat ditanya oleh Inilah.com pada temu media virtual, Jakarta, Senin (08/05/2023).
Menurut pihaknya, melalui aksi tersebut, menjadi ajang bagi pemerintah dan lembaga terkait bersama-sama dengan masyarakat untuk dapat melakukan dan mengerjakan penyusunan RUU Kesehatan ini secara bersama-sama, bukan dengan saling berbenturan.
Jubir Kemenkes, menegaskan bahwa saran yang disampaikan oleh para lima organisasi profesi kesehatan dan mahasiswa sebelumnya sudah dimasukan dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan telah diserahkan kepada pemerintah, yaitu DPR.
“Jadi kami akan menerima apa yang akan menjadi masukan walaupun sebenarnya masukan dari IDI dan profesi-profesi lain sudah ditampung di melalui DIM (Daftar Inventaris Masalah) yang sudah diserahkan pada DPR,” tegasnya.
Diketahui, RUU Kesehatan sendiri merupakan hak inisiatif DPR RI yang telah disampaikan kepada Presiden. Kemudian Presiden memberikan mandat pada Kemenkes untuk selanjutnya dipelajari serta dimintai keterangan terkait kritik dan saran dari stakeholder dan profesi terkait, juga masyarakat.
“Nah saat ini, DIM sudah kami sampaikan ke DPR untuk dibahas dan akan membahas Panjanya (Panitia Kerjanya) untuk apakah dikoreksi, disempurnakan atau dicoret, itu semuanya kewenangan ada di DPR,” jelas Syahril.
