Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Djan Faridz menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, sangat tepat. Langkah ini diyakini efektif dalam meredam konflik masyarakat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City.
“Iya belum clear belum ada solusi. Presiden memberikan instruksi ditunda. Tindakan presiden bagus mendengar suara rakyat,” kata Djan di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran III, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (2/10/2023).
Ia mengatakan bahwa Wantimpres bakal turun melihat kondisi di lapangan. Sebagai bahan kajian memberikan masukan kepada presiden nantinya, agar persoalan ini bisa cepat terselesaikan.
“Iya turun dulu baru memberikan masukan. Kita lihat ke sana bertemu rakyat. Dasar hukumnya menolak apa? Karena itu kita mesti ke sana. Mesti ngobrol sama rakyat. Mesti ngomong dengan investor.” ujar Djan.
Eks Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini berpendapat, sebenarnya konflik ini dapat teratasi apabila Xinyi Group selaku pihak pengembang proyek beritikad baik dalam memberikan ganti rugi secara jelas kepada warga. Djan pun mencontohkan program transmigrasi sebagai program relokasi massal yang sukses.
“Ini tanggung jawab swasta bukan tanggung jawab pemerintah. Rakyat dibikin rumahnya, disiapkan duit untuk bangun rumah. Contohnya program transmigrasi, transmigran itu dikasih tanah dua hektar dan rumah untuk mereka bercocok tanam. Ini harus dilakukan,” kata Djan memaparkan.
Diberitakan sebelumnya, wacana pengosongan Pulau Rempang, Kepulauan Riau pada 28 September 2023 batal dilakukan. Presiden Jokowi pun sempat menggelar rapat terbatas yang membahas persoalan pembangunan Rempang Eco-City. Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta agar penyelesaian konflik Pulau Rempang, diselesaikan secara kekeluargaan.
“Tadi Bapak Presiden dalam arahan rapat pertama adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik secara betul-betul kekeluargaan. Dan tetap mengedepankan hak-hak dan kepentingan masyarakat di sekitar di mana lokasi itu diadakan,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia seusai rapat bersama Jokowi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
