Maraknya masyarakat yang membuat aduan melalui jejaring media sosial atau medsos, merupakan bukti nyata bahwa tingkat kepercayaan kepada Polisi rendah.
Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukmintao menilai ambang batas kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri sudah capai titik bawah.
Hal itu dibuktikan dengan sempat viralnya tanda pagar atau tagar percuma lapor polisi di medsos. Ini harus jadi bahan evaluasi Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Itu kan dampaknya sangat besar sekali, dan tentunya hal seperti itu secara tatanan tentunya tidak kita harapkan,” terang Bambang di Hotel Diradja, Jakarta Selatan, Selasa (20/12/2022).
Bambang menyatakan masyarakat perlu disediakan saluran resmi yang bisa dipercaya, namun saluran itu mesti berada di luar Polri. Tujuannya, agar masyarakat mau mengadu, serta aduan tersebut ditampung.
“Harusnya ada saluran-saluran yang resmi yang dipercaya oleh masyarakat, sehingga keluhan masyarakat bisa disampaikan dan diselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Ia mengingatkan, akan ada dampak dan risiko yang begitu besar imbas dari rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Apalagi menjelang tahun politik, Pemilu 2024.
“Terkait dengan hasil pemilu yang jujur dan adil, kalau tidak dibangun mulai sekarang, berat rasanya bahwa hasil pemilu ke depan ini diterima oleh masyarakat,” paparnya.
Jika kepercayaan publik terus merosot, sambung dia, akan bisa membahayakan stabilitas nasional. Di sisi lain, Polri pun telah gagal menjalankan fungsinya, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022.
“Ya ke depan, (akan menimbulkan) distrust, kemudian munculnya chaos. Makanya perlu antisipasi sejak sekarang bagaimana menumbuhkan kepercayaan publik terhadap kepolisian,” pungkasnya.
