Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN (Anies-Muhaimin) Achmad Nur Hidayat menilai, sistem distribusi pupuk bersubsidi yang berlaku saat ini tidak efisien dan seringkali gagal mencapai sasaran.
Menurut Hidayat, pemberian subsidi langsung kepada petani, lebih efektif ketimbang melalui sistem distribusi yang rumit.
“Pendekatan yang lebih efektif adalah dengan mengalihkan pemberian subsidi pupuk langsung kepada petani, bukan melalui produsen atau sistem distribusi yang rumit,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu (20/1/2024).
Dikatakannya, fakta menunjukkan bahwa distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia mengalami berbagai masalah, termasuk penyimpangan dan penyelewengan.
“Subsidi yang bernilai puluhan triliun rupiah, yang seharusnya menjadi bantuan bagi petani, seringkali disalahgunakan oleh oknum tertentu,” ujar Hidayat.
Menurutnya, fenomena tersebut menyerupai kasus LPG 3 kg. Terdapat perbedaan harga antara pupuk subsidi dan non-subsidi di lapangan, sehingga memicu moral hazard.
“Salah satu masalah utama terletak pada sistem distribusi pupuk yang dikelola oleh BUMN. Banyak pupuk yang tidak terdistribusi dengan baik, mengendap di gudang penyimpanan pabrik, dan tidak sampai ke tangan petani,” tuturnya.
Kata Hidayat, penyaluran pupuk melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) dan kartu tani, yang seharusnya memudahkan petani, justru sering menimbulkan kendala.
“Masalah ini menjadi lebih kritis pada musim tanam, di mana petani sangat membutuhkan pupuk, tetapi justru menghadapi kelangkaan,” pungkasnya.
