Massa Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Tengah (Jateng) melempari polisi dengan celana dalam yang melakukan penjagaan di halaman Kantor Gubernur Jateng.
Pelemparan tersebut bermula ketika Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jateng, Danie Boedi Tjahjono yang tidak mau membacakan surat pernyataan pemakzulan Jokowi.
“DPRD sempak. Rak nduwe isin (tidak punya malu). Ini simbol kemaluan, juga simbol (Presiden) Jokowi tak punya malu,” kata salah satu orator, seperti dikutip Inilahjateng, Senin (12/2/2024).
Tampak peserta aksi juga membentangkan spanduk bergambar wajah Jokowi di Gerbang DPRD Provinsi Jateng. Wajah Jokowi tersebut dicoret-coret mahasiswa.
Spanduk kuning bertulis 'Derita Naik Seleher, Penguasa Menindas Di Luar Batas' juga terlihat menutupi plang Kantor Gubernur Jateng.
Sejumlah peserta aksi juga menuliskan 'Rebut Demokrasi, Makzulkan Jokowi' dengan cat semprot tepat di jalan akses masuk gerbang DPRD Provinsi Jateng.
“Perlu digarisbawahi DPR dan DPRD kan lain. Saya, kami itu dilantik pakai SK Kemendagri,” kata Danie Boedi yang akrab disapa Bete.
Bete menyebut persoalan pemakzulan Jokowi bukan menjadi wewenangnya. Walau begitu, dia menyatakan akan tetap mendengarkan aspirasi penurunan Jokowi tersebut.
“Urusan pemakzulan saya tidak berani bicara. Tetapi kalau mendengarkan saya siap,” ujarnya.
Pantauan inilahjateng.com, unjuk rasa dimulai sekitar pukul 14.15 dan berakhir damai pukul 16.35. Massa dari berbagai kampus di Kota Semarang tersebut membongkar barikade kawat duri yang dipasang polisi.
Mereka memaksa ingin bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Sumanto.
Namun, permintaan massa yang mayoritas mahasiswa tersebut tidak dikabulkan oleh aparat kepolisian. Massa makin merangsek barikade kepolisian.
Tampak dorong-dorongan antara massa dengan petugas kepolisian makin tak terkendali hingga aksi bakar ban. Barisan aparat dipukul mundur hingga ke halaman Gubernuran.
“Makzulkan Jokowi, hentikan represi aparat, tegakkan reformasi hukum dan kedaulatan rakyat wujudkan demokrasi , wujudkan hak asasi manusia,” ujar Koordinator Lapangan, Akmal Sajid.
