Untuk menggarap proyek-proyek di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B Pandjaitan lebih percaya pekerja asing, ketimbang anak bangsa. Khusus pekerjaan mandor proyek.
“Bangsa kita, ya memang enggak bisa. Kadang miring-miring. Kalau lihat bangunan kita, kualitasnya banyak yang kurang bagus. Enggak rapi. Kuat memang tapi masih belok-belok,” ucap Menko Luhut, Jakarta, dikutip Selasa (13/6/2023).
Dia pun menjawab kritikan dari banyak kalangan, terkait mandor asing di proyek IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Pemikiran tersebut dinilainya egois.
Dengan adanya pekerja asing, dia bilang, justru memberikan manfaat. Pekerja lokal bisa menimba banyak ilmu, termasuk mencontoh disiplin. Serta memudahkan transformasi teknologi. Intinya banyak untungnya.
“Janganlah kita munafik. Saya bilang, untuk pengawasan pembangunan ibu kota baru, kita hire saja pekerja bule, marah. Masa kita enggak bisa? Lha, emang enggak bisa,” kata Menko Luhut.
Untuk saat ini, kata Menko Luhut, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia, belum bisa menyamai pekerja asing. Pada akhirnya, anak bangsa akan menggantikan posisi pekerja asing. “Ya bisa enam bulan, atau setahun. Kita pakai saja dulu dia (pekerja asing). Nanti, sambil jalan, kita pekerja Indonesia masuk,” terang mantan Danjen Kopassus itu.
Saat rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023), gagasan mandor asing sudah disampaikan Menko Luhut. Presiden Jokowi pun sudah mengetahui. Semuanya setuju-setuju saja. Demi menjaga kualitas pembangunan di IKN Nusantara hingga 17 Agustus 2024.
“Kita berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara (Agustusan) di sana, tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya lapor kepada Pak Presiden pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus,” ujar Menko Luhut.
Sejatinya, gagasan Menko Luhut ‘mengimpor’ mandor asing ini, tak seiring dan sejalan dengan bosnya. Presiden Jokowi selalu mengingatkan agar produk dalam negeri diutamakan. Sebisa mungkin hindari impor. Tujuannya mulia, demi memperkuat perekonomian nasional.
Tahun lalu, Presiden Jokowi kecewa berat, lantaran belanja pemerintah pusat dan daerah didominasi produk asing. “Saya tahu banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak mau membeli produk dalam negeri. Alasannya macam-macam, spek-nya tidak pas lah, kualitasnya tidak baik, alasannya banyak sekali. Ada 842 produk dalam e-katalog yang sebetulnya produksi dalam negerinya itu ada,” urai Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/6/2022).
Bisa jadi, khusus proyek IKN Nusantara, nilai-nilai positif mantan Wali Kota Solo itu, tidak berlaku. Atau, impor produk jangan, tetapi kalau tenaga kerja, bolehlah.
Iwan Purwantono
