Mungkin banyak yang belum tahu, Pemprov Riau termasuk salah satu daerah yang dianugerahi kekayaan alam berlimpah. Baik berupa minyak dan gas bumi. Maupun perkebunan kelapa sawit yang sangat luas.
Atas modal kuat ekonomi itu, Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Muhidin Mohamad Said berharap, baik pemprov maupun pemkab/kota di Riau mampu mengelola fiskalnya secara mandiri. Tentu saja oritentasinya adalah membangun perekonomian yang mensejahterakan rakyat secara luas.
“Kita lihat tadi laporan-laporan, ada beberapa problem yang harus kita perjuangkan. Bahwa ada masalah-masalah yang dihadapi terutama menyangkut masalah dana bagi hasil baik dari sisi pendapatan daerah terkait dengan minyak sawit, gas bumi dan lain-lain,” ungkap Muhidin, dikutip Rabu (27/3/2024).
Politikus senior dari Partai Gokar ini, mengatakan, selain masalah terkait pendapatan daerah dalam Dana Bagi Hasil (DBH), pihaknya juga menerima sejumlah aspirasi mengenai masalah Transfer Ke Daerah yang dilakukan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Satu hal yang menjadi sorotan utama terkait masalah tersebut, yaitu mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU).
“Ada beberapa prosedur menyangkut pencairan dana transfer daerah, DAU dan dana lainnya yang menjadi catatan. Senantiasa bahwa uang itu sudah ada, ditransfer ke daerah, tetapi biasanya itu dana pencairannya masih sering terlambat,” kata anggota Komisi XI DPR itu.
Berbagai laporan mengenai masalah keuangan daerah tersebut merupakan aspirasi langsung dari hampir seluruh kepala daerah, baik kota maupun kabupaten di Provinsi Riau. Muhidin sendiri mengatakan hal itu telah disampaikan pihaknya kepada perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang juga turut hadir dalam pertemuan tersebut.
“Nah ini yang tadi kita sampaikan, dan teman-teman dari Kementerian Keuangan tadi mengatakan akan melakukan perubahan dan akan memberikan perhatian sungguh-sungguh,” kata Muhidin.
