Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto memastikan kader PDIP yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel sudah dijatuhi sanksi. Meski begitu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani luput dari sanksi karena dianggap tidak terlibat dewan tersebut.
“Terkait mbak Puan, mbak Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10/2022)..
Dewan Kolonel sebelumnya dibentuk demi mendukung Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebagai calon presiden (capres) 2024.
Hasto menjelaskan, tindakan inisiatif beberapa kader PDIP membentuk dewan kolonel sejatinya wujud menjerumuskan pimpinan. Oleh karena itu, dewan tersebut harus ditertibkan.
“Kadang-kadang teman-teman ini kan terlalu kreatif, untuk cari muka kadang juga. Itu bukan menolong pemimpin, kadang menjerumuskan pemimpin juga,” sambungnya.
Hasto menegaskan, PDIP telah menjatuhkan sanksi bagi seluruh kader yang terlibat dalam Dewan Kolonel. tersebut, termasuk nama-nama yang terdapat dalam surat keputusan (SK). Ia menyebut akan menertibkan seluruh kader yang terlibat tanpa pandang bulu.
“Ada teman-teman yang ada nama-namanya di SKitu, Saya sudah kontak mereka satu per satu, mereka tidak mengerti. Ini kita sedang persiapkan untuk panggil gelombang berikutnya, tertibkan semua tanpa terkecuali,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun menyebut, sanksi dijatuhkan kepada sejumlah kader PDIP yang terlibat dalam pembentukan Dewan Kolonel. Kader itu antara lain Trimedya Panjaitan, Johan Budi SP, dan Masinton Pasaribu.
Para kader yang dianggap berkontribusi membentuk Dewan Kolonel dijatuhi sanksi keras. Pasalnya, pembentukan dewan tersebut sudah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PDIP.
