Kamis, 15 Des 2022 – 19:57 WIB
Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan pidato saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (15/12/2022). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak)
Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan seluruh pihak untuk ikut berkontribusi mengawal pelaksanaan Pemilu 2024. Menurutnya kepastian pemilu berlangsung jujur dan adil tidak bisa dibebankan kepada salah satu pihak saja, karena sudah menjadi tugas bersama sebagai bangsa.
Puan mengajak masyarakat secara keseluruhan untuk berpartisipasi mengawal pelaksanaan pemilu. Terlebih, KPU sudah menetapkan nomor urut 17 partai politik (parpol) nasional peserta Pemilu 2024. Artinya, pelaksanaan pemilu serentak yang hari pencoblosan sudah ditetapkan pada 14 Februari 2024 merupakan agenda prioritas bangsa ini.
“Menjadi tugas kita bersama untuk mengawal pelaksanaan pemilu dapat berlangsung secara baik, jujur dan adil,” kata Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (15/12/2024).
Menurut Puan, pelaksanaan pemilu yang berkualitas, membutuhkan parpol peserta pemilu yang semakin maju dalam mengartikulasikan kepentingan rakyat. Sebab parpol memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan bangsa.
“Senantiasa memegang teguh komitmennya untuk menjaga dan mengawal ideologi bangsa dan memperkukuh persatuan bangsa,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa pemilu merupakan upaya untuk menyempurnakan penyelenggaraan negara yang demokratis. Untuk itu, konstitusi dan UUD 1945 telah memberikan jaminan menyempurnakan demokrasi melalui pelaksanaan pemilu secara periodik.
Pelaksanaan pemilu secara periodik tersebut, lanjut Ketua DPP PDIP, sebagai wujud penyelenggaraan prinsip checks and balances atas kekuasaan negara dalam membangun peradaban demokrasi agar Indonesia semakin maju.
Selain pidato penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 oleh Puan, Rapat Paripurna DPR pada hari ini mengagendakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) dan RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah RI dan Pemerintah Singapura tentang Ekstradisi Buronan.
Kemudian, penyampaian laporan Badan Legislasi DPR RI terhadap hasil pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Perubahan RUU Prioritas Tahun 2022, Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023, dan Prolegnas Perubahan Keempat RUU Tahun 2020-2024. Selain Puan yang memimpin jalannya rapat paripurna, hadir pula sejumlah pimpinan DPR lainnya, yakni Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel dan Lodewijk Freidrich Paulus.
Erwin C. Sihombing
