Jelang pensiun tahun depan, Presiden Jokowi justru makin kencang melanjutkan proyek gagal, bernama food estate. Proyek ini dicanangkan 2020, tak ada wujudnya sampai sekarang. Hasilnya kerusakan alam dan rakyat kehilangan lahan.
Menurut Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, Presiden Jokowi tertarik untuk meneruskan proyek food estate ke Merauke, Papua. Bukan hanya jadi lumbung pangan, Merauke digadang-gadang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
“Kita belum bicara produksi, kita konsentrasi pada padi dan tebu. Food estate kan bisa potensi 2 juta hektar, tapi awalnya 200 ribu hektar dulu,” kata Menko Airlangga usai rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/10/2023).
Kata ketum Golkar yang bertubuh subur ini, saat Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian 2021, Presiden Jokowi pernah meminta Kabupaten Merauke menjadi salah satu lumbung pangan nasional, bersama dua lokasi lainnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.
Terkait pembiayaan, menurut Menko Airlangga, proyek food estate di Merauke ini, bakal menggunakan public private partnership. Hanya saja belum jelas apakah sudah ada investor yang tertarik dengan gagasan ini.
Proyek ‘Kutukan’ Sejak Era Soeharto
Bisa jadi, proyek food estate ini ditempeli ‘kutukan’. Ya, lantaran gagal terus, sejak era Soeharto hingga kini.
Era Orde Baru (Orba), Soeharto mencanangkan program lahan gambut sejuta hektare (ha) di Kalimantan Tengah (kalteng), melalui Keppres Nomor 82 Tahun 1995. Rencananya, lahan seluas itu ditanami padi. Demi meningkatkan produksi pertanian.
Namun disetop BJ habibie pada 1998 karena dinilai gagal. Yang ada, lahan gambut menjadi rusak yang memantik kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bisa jadi karena kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut.
Era Presiden , tepatnya 2010, muncul program ketahanan pangan yang difokusken di Merauke, Papua. Namanya Merauke Integrated Energi Estate (MIFEE). Program itu diluncurkan melalui Inpres No 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi 2008-2009.
Pelaksanaan MIFEE diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional 2010. Targetnya membuka lahan pertanian seluas 1,2 juta ha. Program ini pun macet. Hanya 100 ha lahan yang berhasil digarap.
Setahun kemudian, SBY menunjuk Bulungan, Kalimantan Utara sebagai lokasi program ketahanan pangan. Disiapkan lahan seluas 30.000 ha sawah, dan Food Estate Ketapang, Kalimantan Barat pada 2013 dengan target 100.000 ha sawah. Namun, nasib keduanya sami mawon. Menjadi proyek mangkrak.
Ternyata,, Jokowi punya mimpi yang sama dengan SBY maupun Soeharto. Pada 2020, Jokowi mencanangkan proyek food estate. Ditunjuklah Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN, sebagai pelaksananya.
Setelah melalui sejumlah proses analisis, Kementerian PUPR memilih lokasi di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Selain itu, proyek food estate ditetapkan di sejumlah daerah yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.
Dan, Jokowi memasukkan proyek food estate ini ke dalam list Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Diatur melalui Permenko Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022.
Berhasilkah proyek ini? Tidak juga. LSM Pantau Gambut menyebut, proyek food estate di Kalimantan Tengah (Kalteng) gagal total alias gatot. Lahan singkong seluas 600 ha, mangkrak. Sedangkan sawah seluas 17.000 ha, tak panen-panen.
Sejatinya, Guru Besar Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, sejak awal sudah mengingatkan besarnya potensi kegagalan dari program food estate.
Karena, proyek ini acapkali meninggalkan 4 pilar utama. Apa saja itu? Kelayakan tanah yang menyangkut kecocokan jenis pangan ditanam, kelayakan infrastruktur seperti jaringan irigasi dan jaringan usaha tani, aspek budidaya dan teknologi, serta aspek sosial ekonomi yang terkait dengan ketersediaan petani di tengah pembukaan lahan besar-besaran.
Sementara, pembangunan bendungan yang gencar dilakukan Jokowi, menurut Dwi, ternyata belum mampu mendongkrak produksi pangan nasional, khususnya beras.
Dia mencatat, rata-rata produksi padi yang dihasilkan pemerintah cenderung turun 0,23 persen per tahun, terhitung sejak 2015-2022.
“Dari situ silakan menilai. Dari data itu kita bisa menilai dari pembangunan bendungan sudah efektif atau belum, kalau sudah efektif maka logika masyarakat awam terjadi peningkatan produksi,” kata Dwi.
Head of Indonesia Forest Campaign Green Peace Indonesia, Kiki Taufik, membagikan program food estate mangkrak, sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan di sekitar lokasi. Khususnya Kalteng dan Papua.
“Kira-kira hutan alam yang luasnya 700-an hektare yang sudah dibabat habis untuk program Food Estate Kementerian Pertahanan ini, siapa yang akan melakukan restorasi & pemulihan? @jokowi. Sementara masyarakat di desa-desa yang berada di hilir sejak area tersebut dibuka mengalami kebanjiran yang berulang,” dikutip dari akun medsos, dulu twitter @k1k1taufik.
Green Peace juga merilis laporan studi kasus yang terjadi di dua wilayah tersebut pada 10 November 2022, hasilnya bukan food estate namun kerusakan hutan dan lahan gambut.
“Alat-alat berat menjadi rongsokan menjadi tempat tumbuhnya belukar. Kira-kira berapa duit negara yang habis untuk proram yang tidak berfaedah. Program food estate atau lumbung pangan ini, dimaksudkan untuk mengatasi masalah, namun dijawab dengan masalah,” ujar Kiki.
