Proses Pendataan, Menteri Etho Akui Banyak Komisaris BUMN Mundur Pilih Jadi Timses di Pilpres 2024
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengakui banyak Komisaris BUMN yang mengundurkan diri karena lebih memilih menjadi tim sukses (timses) calon Presiden dan calon Wakil Presiden (capres/Cawapres) pada pilpres 2024.
Erick Thohir yang akrab dipanggil Etho ini mencontohkan salah satu anggota Komisaris yang resmi undur diri dari Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah Muhammad Arief Rosyid Hasan. Langkah ini setelah Arief ditunjuk menjadi Komandan Pemilih Muda dalam TKN Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran.
“Memang gak hanya saudara Arief Rosyid saja, banyak Komisaris yang lagi mundur kok sekarang, ini saya lagi data,” ujar Menteri Etho kepada awak media di gedung Kementerian BUMN, Kamis (9/11/2023).
Pada akhir Oktober lalu, Komisaris PT PLN, Eko Sulistyo mengundurkan diri dari jabatannya usai ditunjuk sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Demikian juga dengan mantan politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko yang juga mundur dari komisaris independen PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V). Budiman resmi bergabung dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Bahkan Rosan Roeslani yang melepas Wakil Komisaris Utama Pertamina juga menyatakan mundur. Bahkan tidak hanya dari jabatan komisaris tetapi juga dari posisi sebagai wakil menteri BUMN.
Saat ini Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata melakukan pendataan nama-nama Komisaris perseroan negara yang mengundurkan diri. Terkait hal ini Erick tidak merinci siapa saja nama yang dimaksud.
“Nanti ada list-nya, tanya saja sama Pak Teddy, saya juga gak ingat,” bebernya.
Erick memang melarang Dewan Direksi dan Komisaris BUMN terlibat dalam kampanye pada pemilihan umum 2024. Larangan ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor S-560/S.MBU/10/2023.
Melalui SE tersebut, Erick menekan BUMN sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik praktis. Karena itu, perlu menjaga netralitas baik di induk, anak, hingga perusahaan afiliasi terkonsolidasi dalam BUMN.
“Kalau masuk ke tim kampanye harus mundur. Masuk gak? Kalau masuk harus mundur, harus kita ingatkan, bukan karena, karena aturannya, undang-undangnya,” jelasnya.
