Pasangan calon (Paslon) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sudah menyiapkan program kerja bidang ekonomi yang menyentuh langsung masyarakat kelas bawah menuju Indonesia makmur.
program kerja tersebut seperti penyediaan kebutuhan pokok dan biaya hidup murah, melalui ketahanan pangan dan energi, kemudian penegakan hukum, serta pengintegrasian transportasi massal.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai terkait pangan tentu proker ini relevan dengan situasi Indonesia saat ini, terlebih harga pangan yang kian mahal.
“Kalau lihat kondisi sekarang misalnya pangan mahal gitu ya, karena kita mengalami kesulitan beras itu tinggi ya relevan terkait pengendalian pangan. Terus energi, BBM itu kan mau naik terus apalagi pertalite mau dihapus, pertamax saja sudah di 14.000 jadi butuh kemandirian energi,” terang Trubus kepada inilah.com saat dihubungi Minggu (22/10/2023).
Jika hal ini tidak dilakukan, tentu mengakibatkan makin banyaknya kemiskinan ekstrem yang terjadi. “Sekarang saja kita dengan angka pendapatan yang dipatok oleh BPS di bawah Rp17 ribu dianggap miskin. Sementara masyarakat kita banyak yang di bawah Rp10 ribu sehari itu kemiskinan ekstrem,” ujarnya.
“Sementara patokan dunia itu Rp38 ribu per hari, kalau Rp38 ribu per hari artinya makin banyak warga Indonesia yang miskin. Artinya yang harus diberikan bansos diberdayakan banyak sekali dan itu pemerintah memang harus mandiri dalam hal energi, ekonomi dan apa yang disampaikan oleh capres-cawapres ini menurut saya relevan,” lanjutnya.
Sedangkan untuk tantangan mengimplementasikan program ini tentu berkaitan dengan kondisi global dan regional saat ini, yang terus dinamis dan bergejolak.
“Jadi beratnya disitu mau tidak mau kita dihadapkan oleh situasi global dan regional yang memang terus bergejolak, dinamis. Kemudian kedua tantangannya terkait dengan iklim, kalau pangan kan terkait perubahan iklim,” ucap dia.
“Jadi iklim kita ini memang kadang musim kering, tidak hujannya juga lama tadi musim kekeringan, banyak yang mengalami kelaparan dan sulit air, juga menjadi problem nasional,” sambungnya.
Penegakan Hukum dan HAM
“Karena kita penegakan hukum ini juga sama dengan yang dikatakan pak Mahfud, kalau hukum itu ditegakkan 50 persen persoalan di negeri ini selesai. Pertanyaannya bagaimana mau menegakkan hukum tanpa ekonomi yang stabil?,” ujarnya.
“Kalau ekonomi tidak stabil, tiap hari terjadi kerusuhan ya bagaimana hukum mau ditegakkan, orangnya lapar kok masyarakat lapar kan tidak bisa hukum ditegakkan. Ya tidak mungkin aparat penegak hukum, masa polisi suruh nembakin yang namanya rakyat, jadi secara rasional kebijakan oke, tapi implementasinya agak berat,” jelasnya.
Tak hanya itu, Trubus juga mengatakan bahwa persoalan penegakan hukum sudah seperti nyanyian klasik, yang selalu digaungkan ketika kampanye.
“Waktu pak Jokowi dulu 2014 itu, 2019 juga begitu lagi, masalahnya juga sama, mampu? Tidak. Korupsi makin banyak, sampai dana desa saja sekarang banyak yang dikorupsi,” tutur dia.
Di sisi lain, pengakselerasian transportasi umum massal juga terkendala oleh biaya yang tentu tak sedikit. Meskipun, saat Anies memimpin DKI Jakarta, tranportasi umum yang sudah terintegrasi cukup baik. Hanya saja, sebentar lagi dengan berpindahnya ibu kota negara ke Kalimantan, tentu DKI sudah menjadi DKJ.
“Kalau Jakarta nanti sudah jadi DKJ kan itu sudah tidak mampu lagi. Saya rasa untuk daerah lain berat sampai ke sana, karena sangat terbatas APBD-nya apalagi ada macam-macam daerah, ada daerah pemekaran seperti di Papua, jadi tidak mungkin di sana kan infrastrukturnya juga minim,” tegasnya.
“Jadi kalau misalnya ke Papua Pegunungan atau Papua Tengah itu berat sekali karena medannya luar biasa, jadi untuk mencapai jalan dengan pak Jokowi saja dengan program 10 tahun juga bisa dikatakan belum optimal juga hanya membangun beberapa titik saja jalan,” ucap Trubus menambahkan.
Itu saja, lanjut dia, anggarannya sudah cukup besar. Misalnya saja jika hal ini diterapkan di daerah lain seperti NTT, maka sulit, karena keterbatasan anggaran dan keterbatasan APBN.
“Jadi untuk sampai ke sana tantangannya terlalu berat pengintegrasian transportasi, bagaimana juga masyarakat masih menggunakan moda transportasi berbasis fosil, karena untuk berbasis listrik kita sulit juga karena listrik kita disamping infrastrukturnya tidak ada, mau ngecas dimana, itu kan lama prosesnya,” ujarnya.
Oleh karena itu, tentu jika hal ini diterapkan akan menjadi program jangka panjang, karena implementasi program yang cukup berat.
