Presiden Joko Widodo mengharapkan pemerintah daerah fokus pada program prioritas sehingga tidak bertindak boros terhadap anggaran yang berasal dari pajak rakyat.
Jokowi ingin, pelaku pejabat ke depan tidak seperti pada masa pemerintahannya saat ini. Sebab selama dirinya menjabat selalu menemukan praktik nambah anggaran menjadi bancakan ke berbagai dinas. Praktik ini terjadi ketika mendapatkan tambahan anggaran selama ia menjadi wali kota, gubernur, maupun presiden dua periode.
“Sampaikan juga ke DPRD mengenai itu, jangan semua diratakan. Kalau ada kenaikan APBD 5 persen, semua dinas tambahnya 5 persen, 5 persen, 5 persen, yang terjadi seperti itu, saya pernah mengalami,” kata Jokowi saat membuka Rakernas Korpri 2023 di Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Jokowi menekankan, lebih baik pemerintah daerah fokus menggunakan anggaran yang ada untuk mengerjakan satu atau dua program tetapi benar-benar terlaksana.
“Tolong didesain yang namanya APBN, yang namanya APBD, itu jangan banyak-banyak program. Anggaran jangan diecer-ecer ke dinas-dinas, buat 1, 2, 3 program cukup tapi gol,” kata dia.
.
Jokowi berpandangan, praktik mengecer anggaran itu tidak akan membuahkan apa-apa. Ia menekankan, lebih baik pemerintah daerah fokus menggunakan anggaran untuk membuat waduk atau embung hingga selesai.
“Tidak semua diratain, semua dinas tambahan anggaran sama kenaikan 5 persen. Ada prioritas dong, mana yang harus didahulukan, mana yang menjadi skala prioritas kita,” ujar Jokowi.
