Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto diminta untuk mengklarifikasi kabar dugaan korupsi pembelian pesawat tempur bekas asal Qatar Mirage 2000-5 yang belakang disebut sudah batal. Pasalnya saat ini beredar isu soal pengusutan lembaga anti korupsi Uni Eropa (GRECO) terkait kasus tersebut, karena sudah adanya fee (komisi) yang diberikan sebesar US$ 20 juta atau sekitar Rp312 miliar.
“Sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri mungkin Pak Prabowo Subianto dipertanyakan. Karena di berita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40 persen dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dengan dibawa jet pribadi,” kata Pengamat Militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie seperti dikutip, Jumat (9/2/2024).
Menurutnya, klarifikasi ini sangat penting mengingat anggaran untuk pembelian pesawat tersebut cukup fantastis. Connie mengaku jika rencana pembelian pesawat Mirage bekas itu sudah batal, namun European Investigative Order (EIO) masih menyelidiki kasus tersebut karena adanya dugaan penggelapan maupun mark up.
“EIO ini sangat correct terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu sangat hati-hati, jadi masalah ada penggelapan, ada mark up, itu sangat hati-hati,” katanya.
Connie menjelaskan jika kasus dugaan korupsi pembelian pesawat Mirage ini kembali mencuat setelah adanya dokumen yang beredar dari Ceko.
“Masalahnya sekarang ada dokumen bocor dari Ceko, setahu saya kan begitu, bahwa dokumen itu bocor kemudian terdeteksi. Setahu saya lagi EIO sudah mengirimkan ke kawat Kedutaan Besar di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang dalam bahaya adalah EIO itu akan membongkar pasti, kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya,” katanya menjelaskan.
Meski begitu, Connie mengaku tidak melakukan penelusuran lebih mendalam soal dokumen tersebut, karena dirinya hanya mendapatkan informasi dari rekan diplomatnya yang berada di sektor pertahanan.
“Jadi saya cuma ngomong apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan adalah di berita itu komisi tujuh persen sudah diterima Pak Prabowo, dengan pesawat pribadi. Padahal yang mesti kita luruskan, satu Mirage sudah batal. Kedua yang kita mesti hati-hati, Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EIO ini akan panjang. Karena EIO melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan tidak tahu,” tambah Connie.
Lebih lanjut, Connie menilai lembaga EIO memiliki kekuatan yang besar ketimbang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyelidiki sebuah kasus. Pasalnya mereka memiliki jaringan di beberapa negara.
“Bayangkan saya saja sempat melihat kawat dia ke Kedutaan Amerika, artinya EIO sangat menjaga kehormatan currency-nya dengan baik supaya dapat menjaga masyarakat dunia,” ujar Connie.
“Tugas kita sekarang, akhirnya adalah meyakinkan bahwa (proyek pengadaan) Mirage ini tidak ada, kemudian meyakinkan Pak Prabowo memang tidak menerima (fee) itu,”tandasnya.
Sebelumnya, Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dikabarkan terseret kasus dugaan korupsi pengadaan pembelian pesawat bekas Indonesia-Qatar. Hal ini terungkap dari laman META NEX dengan judul ‘Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation’ yang terbit hari ini, Jumat (9/2/2024).
Dalam laman tersebut menyebut jika lembaga anti korupsi Uni Eropa The Group of States against Corruption (GRECO) tengah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait pembelian bermasalah 12 pesawat Mirage 2000-5 dari Qatar. Kasus ini menyeret nama Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus Capres Prabowo Subianto.
