Indonesia memerlukan setidaknya Rp 1,4 triliun untuk mempercepat transformasi ekonomi biru atau blue economy a. Padahal saat ini, masih tersedia pendanaan sekitar 20- 25 persen dari total kebutuhan untuk ekonomi berbasis sumber daya kelautan ini.
“Masih diperlukan sumber pedanaan lain yang bersifat kolaboratif,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Andie Megantara dalam Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045 secara virtual, Rabu (9/8/2023).
Apa itu ekonomi biru? Bila mengutip konsep dari Bank Dunia, ekonomi biru adalah pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Andie menuturkan, Indonesia memiliki potensi bahari yang sangat besar secara ekonomi maupun geopolitik.
Potensi tersebut, di antaranya mangrove seluas 3,36 juta hektar; lamun seluas 1,78 hektar; terumbu karang 2,5 juta hektar; serta kawasan kawasan konservasi 28,9 juta hektar. Andie juga menyebut mega biodiversity menduduki urutan kedua setelah Brazil.
Saat ini, lanjut Andie, ekspor perikanan Indonesia saat ini mencpai US$ 5,72 miliar. “Berbekal optimalisasi bahari dan dalam rangka mencapai visi Indonesia emas 2045, kontribusi sektor bahari diperkirakan mencapai 12,5 persen dari PDB pada 2045,” tutur Andie.
Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan kementeriannya memiliki lima program prioritas dalam transformasi blue economy.
Kelima program tersebut, yakni perluasan kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan.
Wahid Ma’ruf
