Polemik polusi udara Jabodebek, ditanggapi beragam. Tergantung kepentingannya, ada yang langsung merencanakan untuk memberikan insentif pembelian kendaraan listrik. Ada juga yang secara ilmiah mengusulkan adanya hujan buatan.
Sementara ekonom senior, Rizal Ramli mengusulkan untuk mengurangi polusi Jakarta dengan hujan buatan. “Bagaimana mengurangi polusi Jakarta, ya bikin hujan buatan! Indonesia bisa kok, gitu aja repot,” kata RR, sapaan akrabnya di akun twitternya, Senin (21/8/2023).
Soal hujan buatan, saat ini sudah bisa dilakukan untuk mengatasi kebakaran hutan di Sumatera maupun di Kalimantan. Kawasan ini banyak terdapat lahan gambut yang mudah terbakar memasuki musim kemarau.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah melaporkan kegiatan teknologi modifikasi cuaca untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan telah membuahkan hasil pada area penyemaian awan di Riau.
Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Thomas Nifinlurimengatakan hujan pada area penyemaian awan terpantau terus terjadi.
“Selain penambahan curah hujan, tinggi muka air tanah gambut di beberapa stasiun observasi juga menunjukkan tren yang terus naik secara signifikan dengan rata-rata kenaikan 15 centimeter. Beberapa kondisi tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan TMC di Riau sejauh ini,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (20/8/2023).
KLHK dan para pihak terus berupaya mengoptimalkan potensi pertumbuhan awan yang ada di wilayah tersebut.
Sebanyak 14 sorti penerbangan penyemaian awan telah menghabiskan bahan semai sebanyak 11.200 kilogram hingga 18 Agustus 2023. Hujan selalu terjadi pada area penyemaian awan dengan akumulasi intensitas bervariasi antara 80-150 milimeter per sembilan hari.
Kenapa teknologi ini tidak diterapkan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta maupun kota-kota di sekitarnya. Apalagi di sekitar Jakarta terdapat 16 PLTU berbasis batu bara.
Selain mengusulkan hujan buatan, RR lantas mengkritisi polusi udara dilanjutkan dengan kebijakan peningkatan penggunaan kendaraan listrik, seperti yang akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Pemprov akan menggunaan anggaran Tunjangan Kinerja atau Tukin untuk anggaran transportasi ASN akan dialihkan menjadi pendorong pembelian kendaraan listrik.
“Eh .. malah sibuk jualan kendaraan listrik bersubsidi yg menguntungkan Peng-Peng (Penguasa-merangkap-Pengusah). Pantas ambyar — Rungkad deh,” lanjut cuitan RR.
Tentu yang dimaksud Peng-Peng oleh RR adalah Menko Maves, Luhut B Pandjaitan. Sebab Menko Luhut memiliki lini bisnis di kendaraan listrik. Tetapi dia juga yang gencar membuat kebijakan subsidi kendaraan listrik.
Keberadaan bisnis Luhut sudah menjadi rahasia umum melalui PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), meski saat ini sudah tinggal menjadi pemegang saham minoritas. PT Toba Sejahtra, perusahaan yang didirikan Luhut, mengenggam 71,79 persen saham TBS.
Lalu, pada akhir 2016, Toba Sejahtra melepas 61,79 persen kepemilikan saham di emiten bersandi TOBA tersebut kepada Highland Strategic Holdings Pte Ltd (Highland).
Highland adalah perusahaan investasi dari Singapura yang berfokus pada investasi di sektor energi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Wahid Ma’ruf
