Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menegaskan pengguliran hak angket tak ada urusannya dengan pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Angket hanya melihat bagaimana beberapa kementerian yang melakukan fungsi-fungsi kerjanya untuk kepentingan elektoral. Jadi mungkin angket tidak ada kaitan dengan pembatalan pemilu,” ujar Aria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
“Hak angket juga tidak ada kaitan dengan pemakzulan, tapi kita hanya ingin tahu benarkah bansos berdampak secara elektoral atau digunakan untuk kepentingan elektoral,” sambungnya.
Ia pun ingin mempertanyakan benarkah Kemendagri ada perintah kepada Plt Gubernur dan Plt Bupati ke kades untuk peningkatan elektoral.
“(Kemudian) benarkah ada tekanan dari Kapolsek ke kepala desa, hanya itu, dan pemerintah bisa menjawab dengan baik. Kalau toh tidak, (pengajuan hak) angket dikhawatirkan misalnya, (bisa mengajukan hak) interpelasi atau pansus atau diawasi dari masing-masing komisi,” kata Aria Bima.
Diketahui, sejumlah anggota DPR dari tiga partai politik mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Usulan itu disampaikan masing-masing oleh, Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.
“Sebagian masyarakat (ingin) agar DPR RI gunakan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Aus Hidayat, dalam rapat paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Dukungan juga disampaikan politisi PKB Luluk Nur Hamidah. Pada intrupsinya, Luluk menilai hak angket ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat.
Luluk lantas menyoroti dugaan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan untuk memenangkan Paslon tertentu di Pemilu dan Pilpres 2024. Selama mengikuti pemilu pasca reformasi, Luluk mengaku tak pernah menyaksikan proses pemilu yang paling brutal selain Pemilu 2024.
Menurut dia, saat ini tak boleh ada satu pun pihak yang menggunakan sumber daya negara untuk memenangkan pihak tertentu.
“Melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang, seterang-terangnya sekaligus juga mengakhiri desas desus kecurigaan yang tidak perlu,” kata Luluk.
