News

Politik Identitas, Hoaks dan Post-Truth Memicu Misinformasi Pemilu

Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanes Fransiskus Lema atau Ansy Lema mengidentifikasi politik identitas, hoaks dan post-truth sebagai tantangan yang akan menimbulkan misinformasi menjelang Pemilu 2024.

Menurutnya, Hal ini disebabkan maraknya masyarakat yang mengkonsumsi informasi yang keliru sehingga dapat memicu hadirnya misinformasi.

Ansy menyebut politik identitas sudah dalam kategori overdosis yang berlebih terhadap kelompok. Ia menilai seperti beberapa kali pemilu sebelumnya, isu politik identitas telah mengeksploitasi primordialisme terutama atas dasar agama dan berpotensi mengancam kesatuan bangsa.

“Dan ketika kita bicara politik identitas ini rentan memicu kekerasan, diskriminasi, perpecahan dan disinformasi yang masif di masyarakat,” kata politikus yang akrab disapa Ansy Lema saat menjadi pembicara dalam acara diskusi “Potensi Penyebaran Misinformasi dalam Pemilu 2024”, Gedung Pakarti, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Ia juga mengingatkan soal bahayanya penumpang gelap dalam demokrasi yang memanfaatkan hoaks. Polanya, tutur dia, kaum intoleran atau kaum radikal mengeksploitasi politik identitas dengan informasi yang tidak kredibel cenderung bohong.

Selain itu, Ansy menyebut bahaya dari tantangan yang terakhir, yaitu post-truth atau matinya kepakaran. Ia mengaitkan hal ini dengan kemudahan orang awam untuk menjadi wartawan. Menurutnya, jika hal ini dianggap sepele maka bukan tidak mungkin misinformasi akan terjadi.

“Hari ini orang bisa jadi wartawan kemudian mengisi informasi itu dengan hal-hal yang diragukan kebenarannya. Karena itu 2024 seperti apa, menurut saya ruang publik harus diisi dengan informasi yang kredibel,” jelas Ansy.

Ia menegaskan kredibilitas informasi dapat mewujudkan proses diskursus yang cerdas, benar dan sehat sehingga masyarakat dapat memproses informasi tersebut dengan baik.

“Bicara politik ini kan sederhana, saya meringkasnya how to get power (dan) how to use power. Informasinya harus benar, proses penalarannya harus benar karena kualitas demokrasi dibangun dari itu,” ujar Ansy.

Back to top button