Partai Demokrat melalui Rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat menyatakan bakal membahas dan memutuskan arah koalisi dan mengusung capres-cawapres secara resmi pada Desember 2022 atau Januari 2023.
Termasuk, meneguhkan dan mempertegas posisi Partai Demokrat dalam prakarsa koalisi perubahan bersama Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengusung Anies Baswedan di Pilpres 2024. “Iya estimasinya ya,” kata Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan kepada Inilah.com, Rabu (16/11/2022).
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengungkapkan, partainya masih menjalin komunikasi politik dengan Partai NasDem dan PKS secara intensif.
Sebab, Majelis Tinggi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono belum mengagendakan pengambilan keputusan terkait arah koalisi dan usungan capres-cawapres di Pilpres 2024.
“Majelis Tinggi Partai Demokrat belum bersidang untuk ini, masih proses, belum. Kalau informasi dari Bang Andi Malarangeng akhir Desember 2022, atau awal tahun 2023 akan diputuskan sikap politik partai Demokrat,” kata Kamhar dalam diskusi bertajuk ‘Siapa Presiden dan Wapres 2024?’ yang digelar Inilah.com di Petra Restaurant, Jakarta, Selasa (15/11/2022).
Untuk itu, deklarasi Koalisi Perubahan yang semula bakal dihelat pada 10 November 2022 bukan dibatalkan atau ditunda digelar. Tetapi, Koalisi Perubahan yang diinisiasi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS memang belum ditetapkan.
“Sampai saat ini masih intens komunikasi politik, masih menunggu deklarasi. Memang belum ditetapkan. Bukan ditunda dan masih dikembalikan ke internal partai-partai,” jelasnya.
Menurut Kamhar, wacana deklarasi 10 November 2022 semula ditiupkan para politisi Partai NasDem, bukan dilatarbelakangi dengan kesepakatan dari ketiga partai. Untuk itu, ia meminta masyarakat agar bersabar sebab tiga partai masih menggencarkan komunikasi politik.
“Kita rujuk kembali deklarasi 10 November dari politisi NasDem. Sejak bulan November sudah mengemuka ke publik sebagai tindaklanjut mekanisme NasDem,” ujarnya.
“Maka 10 November itu masih ada perubahan dalam konstelasi koalisi perubahan masih dalam proses belum ada kesepahaman. 10 November itu bukan batal deklarasi, karena memang belum ada kesepahaman,” terangnya.
