Polemik Wacana Sistem Coblos Partai di Pemilu, PKS: Parpol Pegang Kuasa

Wacana penerapan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai pada Pemilu 2024 menuai polemik. Dalam pandangan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), baik sistem coblos partai maupun sistem proporsional terbuka dengan memilih nama calon anggota legislatif (caleg) sebagaimana diterapkan sejak Pemilu 2004, memiliki kelebihan dan kekurangan.

Mardani menjelaskan. prinsip utama sistem proporsional tertutup yaitu partai politik (parpol) memegang kuasa yang sangat besar. Pasalnya, parpol menetapkan caleg terpilih berdasarkan nomor urut usai penghitungan hasil perolehan suara.

“(Sistem proporsional tertutup) itu menggunakan cara yang sederhana, yaitu otoritas banyak diberikan kepada partai,” kata Mardani secara virtual dalam program PKS Legislative Corner bertema ‘Membahas Isu dari Sudut yang Pas’, Jumat (6/1/2023).

“Karena proporsional tertutup, kita cuma nyoblos partai. Nanti partai yang menentukan (caleg) nomor urut 1, 2, 3-nya siapa, bukan suara terbanyak. Kalau proporsional terbuka biasanya suara terbanyak. Artinya caleg ada urutan nomor 10 tapi suaranya lebih besar, maka dia yang jadi,” terangnya.

Oleh karena itu, Mardani menegaskan, kedua sistem itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

“Proporsional tertutup kelebihannya adalah partai akan menjadi institusi yang lebih sehat, karena yang dipilih adalah partai. Yang punya otoritas adalah partai, yang akan tumbuh berkembang adalah partai,” ujarnya.

Selain itu, ujar Mardani, sistem proporsional tertutup atau coblos partai juga mencegah kader pindah ke parpol lain.

“Tidak akan terjadi, mohon maaf, kader kutu loncat, misal 2004 dia kader Golkar. 2009 dia kader Demokrat, 2019 dia kader PDIP dia terpilih terus. Itu tidak membangun sistem, itu berbasis individu,” lanjut Mardani.

Identitas Partai

Lebih jauh, ketua DPP PKS itu menjabarkan, sistem proporsional tertutup akan mengoptimalkan identitas partai. Keterikatan masyarakat kepada parpol juga akan semakin baik.

“Dan biasanya kalau tertutup akan ada kaderisasi yang baik, tapi kelemahannya tidak ada reformasi di internal partai. Maka oligarki di luar berpindah ke oligarki dalam partai,” tegasnya.

Elite partai maupun pimpinan partai juga dapat berlaku semena-mena jika sistem proporsional tertutup diterapkan.

“Jadi yang dekat dapat nomor urut yang baik, yang berprestasi belum tentu mendapatkan nomor urut yang baik, padahal haknya rakyat mendapatkan calon yang berkualitas, itu kelemahannya,” kata Mardani.

Peluang yang Sama

Sedangkan pada proporsional terbuka. kata Mardani memaparkan, seluruh caleg akan memiliki peluang yang sama. Oleh karena itu, setiap caleg akan berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak dari rakyatnya.

“Biasanya partai-partai yang party ID atau brand identity partainya belum kuat, mereka akan berharap proporsional terbuka. Karena seluruh calegnya akan menjadi prajurit-prajurit andal mencari suara. Semuanya turun, caleg-caleg dekat dengan rakyat,” jelasnya.

Hanya saja, kelemahannya posisi partai hanya akan sekedar menjadi manajer bagi caleg. “Nah kalau kekurangan proporsional terbuka memang jatuhnya peran partai menjadi minimalis, dia cuma jadi manajer atau jadi koordinator,” tuturnya.

“Padahal kalau kita mau sehat, partainya juga harus sehat, harus ideologis, harus kuat kaderisasinya. Hharus punya prinsip, yang itu agak susah bisa dioptimalkan ketika proporsional terbuka,” ujar Mardani menambahkan.