Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Syaiful Huda menekankan bahwa untuk menentukan pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), partainya berpegang pada piagam kerja sama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang ditandatangani bersama dengan Gerindra pada 13 Agustus 2022 di Sentul, Bogor, Jabar.
“PKB sebagai inisiator KKIR bersama Gerindra menyambut baik bergabungnya Golkar dan PAN. Namun, untuk penentuan capres dan cawapres yang akan diusung PKB tetap berpatokan pada Piagam KKIR yang ditandatangani tepat satu tahun lalu di Sentul Bogor,” kata Syaiful Huda seusai penandatangan piagam kerja sama politik KKIR dengan Golkar dan PAN, di Jakarta, Minggu (13/8/2023).
Dia menegaskan bahwa PKB tetap berpatokan pada hasil Muktamar PKB di Bali dalam mengusung capres atau cawapres dalam Pemilu 2024.
Menurut dia, Muktamar PKB itu telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin sebagai capres dalam Pemilu 2024.
“PKB telah berijtihad untuk mengusung Cak Imin dalam Pilpres 2024. Ijtihad ini didasari pada efek positif yang akan ditimbulkan bagi kemenangan PKB dan program unggulan untuk bangsa jika Cak Imin benar-benar maju serta menang dalam Pilpres 2024,” ujarnya.
Selain itu, Huda mengatakan bergabungnya Golkar dan PAN akan menambah kekuatan KKIR. Dia mencontohkan Golkar dengan pengalaman di pemilu, pasti akan memberikan insentif elektoral jika benar-benar bersatu dalam KKIR.
“PAN pasti akan memberikan tambahan kekuatan. Kami optimistis bergabungnya mereka akan menambah daya tawar KKIR, termasuk menambah peluang besar bagi pasangan calon presiden maupun calon presiden wakil presiden yang akan diusung,” ungkapnya.
Namun, Huda mengungkapkan bahwa kerja sama Gerindra-PKB dan Golkar-PAN masih sangat awal, sehingga membutuhkan pembahasan yang lebih rinci agar benar-benar menjadi kekuatan yang solid.
Dari piagam kerja sama yang ditandatangani, lanjut dia, hanya menyebutkan bahwa Gerindra-PKB menerima Golkar-PAN sebagai rekan koalisi.
“Belum ada poin rinci terkait hak dan kewajiban para pihak, termasuk bagaimana pola pengambilan keputusan penentuan capres-cawapres yang akan diusung,” ujarnya.
Lebih jauh Huda mengatakan target kemenangan dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 harus benar-benar menjadi pertimbangan KKIR plus Golkar-PAN. Hal itu, menurut dia sangat penting dijadikan titik tolak kerja sama sehingga Prabowo Subianto tidak mengulang kejadian yaitu koalisi pengusungnya yang kalah dalam Pemilu 2014 dan 2019.
“Jadi pertimbangannya harus benar-benar peluang menang. Tidak sekadar jumlah kursi di parlemen, pasokan logistik, atau sekadar hasil survei. Tetapi benar-benar keseimbangan dari figur yang diusung, kekuatan logistik, hingga basis tradisional dukungan capres-cawapres yang akan diusung,” tuturnya.
Basuki Rahmat N.
