Selain rumor pembicaraan soal hak angket, tersebar juga dugaan adanya tawaran kursi menteri bagi PKB untuk menjadi pendukung pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Dua dugaan ini mencuat usai terjadinya pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan dua menteri dari PKB, baru-baru ini.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar membantah. Halim menjelaskan, ia dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menghadap Jokowi pada Senin kemarin unutk melaporkan kinerja kementeriannya masing-masing.
“Siapa yang bikin isu itu, tanya yang bikin isu, enggak ada,” kata Halim saat ditemui di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Dalam pertemuan itu, Halim dan Ida juga menyampaikan terima kasih karena telah diizinkan untuk maju sebagai calon anggota legislatif pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu. Selain itu, Halim dan Ida juga meneruskan salam dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) karena telah diberi kesempatan maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.
Halim menuturkan, dirinya juga menyampaikan kepada Jokowi soal suara PKB yang terdongrak di beberapa daerah imbas dari pencalonan Cak Imin sebagai cawapres dari Anies Baswedan.
“Itulah yang kemudian kita laporkan dan Pak Presiden juga memberikan apresiasi, ya syukurlah PKB. Terus diakhiri, karena Ketum kirim salam ke Pak Presiden, wajar toh kalau Pak Presiden kirim salam balik ke Ketua Umum, gitu aja,” ujar dia.
Ia juga menegaskan, tidak ada titipan khusus dari Muhaimin untuk disampaikan kepada Jokowi ketika ia dan Ida bertemu di Istana kemarin. “Enggak ada, enggak ada, kok senangnya titip-titip,” ucap kakak Muhaimin Iskandar itu.
Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menduga pertemuan Abdul Halim dan Ida dengan Jokowi merupakan tindak lanjut komunikasi politik untuk menarik masuk PKB ke pemerintahan selanjutnya.
Sementara, pihak Istana juga ikut membantah soal kabar adanya pembicaraan mengenai hak angket. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana meminta semua pihak tidak berspekulasi ke mana-mana atas pertemuan itu, karena sampai saat ini Ida dan Halim Iskandar merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berada di bawah pimpinan Presiden Jokowi.
“Pertemuan antara Presiden dengan menteri-menterinya adalah sesuatu yang biasa-biasa saja tidak ada pembahasan tentang hak angket sama sekali,” ujar Ari Dwipayana dalam pesan singkat di Jakarta, Selasa (19/3/2024).
Ari mengatakan, menteri yang bersangkutan juga sudah menjelaskan topik pembicaraan dalam pertemuan dengan Presiden, antara lain melaporkan capaian RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) di kementerian yang dipimpin. “Apalagi juga sudah menyampaikan ke media bahwa pertemuan itu adalah inisiatif beliau berdua untuk mohon waktu menghadap Bapak Presiden,” tuturnya menjelaskan.
Diketahui, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan kemarin, Senin (18/3/2024).
