Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi buka suara soal adanya 4 juta data pemilih dalam Pemilu 2024 yang tidak mempunyai Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Menurut dia, pihaknya akan mengejar untuk memastikan pemilih pemula tersebut mengantongi KTP-el hingga pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024.
“Yang sekian juta orang itu kami sudah rekam, pada saat umur 17 tahun kami kasih, nah ini tinggal berapa persennya. Ini akan kita kejar,” kata Teguh, Rabu (5/7/2023).
Teguh menjelaskan, pihaknya juga akan terus melakukan pendataan dengan terjun langsung ke lapangan untuk memastikan pemilih mendapatkan KTP-el.
“Insya Allah kami akan terus lakukan katakanlah jemput bola ke berbagai sekolah-sekolah dengan acara Dukcapil goes to school. Nanti setiap mereka KTP elektronik yang umurnya 17 tahun pada 14 Februari akan dapatlah KTP elektronik itu,” ujar Teguh menegaskan.
Sebelumnya, Pelaksana Harian (Plh) Ketua Bawaslu RI Lolly Suhenty mendorong KPU soal perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Lolly meminta meminta KPU untuk koordinasi dengan Kemendagri soal perbaikan rekapitulasi DPT secara nasional.
“KPU harus melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP elektronik yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275,” kata Lolly dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/7/2023).
Lolly mengharapkan KPU segera mengambil langkah kongkret. Jika tidak, empat juta orang dalam DPT itu terancam tidak bisa mencoblos lantaran tidak memiliki KTP-el.
“Jika tidak segera dilakukan tindakan untuk memastikan mereka memperoleh KTP, ini dapat berdampak pada tidak terpenuhinya syarat pemilih untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, sebagaimana pasal Pasal 348 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Lolly menambahkan.
