News

Pilpres 2024 Bakal Jadi Pertaruhan Bagi Demokrasi Indonesia


Founder PolMark Indonesia sekaligus Pengamat Politik, Eep Saefulloh Fatah menegaskan bahwa Pilpres 2024, akan menjadi titik yang sangat penting bagi demokrasi di Indonesia.

Mungkin anda suka

“Ini bisa jadi titik nadir atau titik balik. Kalau titik nadir artinya, Tuhan menakdirkan, bahwa ternyata yang ditetapkan sebagai pemenang adalah orang-orang yang semestinya kita lawan,” jelas Eep dalam acara ‘Ngobrolin People Power 14 Februari 2024 Bersama Masyarakat Jurdil di TPS’ di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Sedangkan pada titik balik, ia mengajak seluruh rakyat untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Jangan sampai, kata dia, mereka yang menang baik dari kubu Anies maupun Ganjar, belakangan justru mengkhianati kepercayaan rakyat, seperti yang terjadi saat ini.

“Kita harus jaga betul itu. Jujur saja, kita ngomong nama, kalau ternyata Ganjar atau Anies ditakdirkan jadi presiden, kita harus peringatkan mereka berdua itu, mereka tidak boleh berkhianat seperti sekarang ini 10 tahun, apalagi lima tahun,” ucap dia.

Menurutnya, hal ini sangat penting sehingga rakyat harus membuat komitmen dengan mereka. Misalnya dengan membuat UU tentang lembaga kepresidenan, yang tugasnya untuk membatasi kekuasaan presiden di masa krusial di ujung pemerintahannya.

“Nomor dua, wajib kita punya UU pendanaan politik, political financing yang mengatur, membatasi, mentransparansikan bagaimana uang untuk kegiatan politik dikumpulkan, dibelanjakan,” ujarnya.

“Dan larangan melakukan repayment, orang yang jadi bohir, orang yang ngasih uang dikasih fasilitas kebijakan-kebijakan yang eksklusif buat dia, itu tidak boleh,” sambungnya.

Padahal, lanjut Eep, negara-negara di Afrika sudah memiliki aturan mengenai pendanaan politik ini.

“Indonesia belum punya, karena apa? Presiden demi presiden yang terpilih secara langsung, pak SBY maupun pak Jokowi, tidak bisa menundukkan kekuatan-kekuatan yang menolak pengaturan seperti ini,” kata Eep.

Lalu UU Pemilu juga menurutnya, masih perlu didetailkan dan apa saja larangan terhadap presiden, menteri hingga aparatur negara.

“Jadikan lah 14 Februari besok sebagai hari yang sangat penting mengenai perlawanan, mereka yang melawan kekuasaan yang zalim sekarang, yang brutal sekarang harus menang,” ungkap Eep.

“Karena kalau mereka menang, maka yang akan kita dihadapi adalah titik balik demokrasi,” pungkasnya.

Back to top button