Pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai kritik. Wakil Ketua Umum (Waketum) PPP Arsul Sani menyebut bahwa pidato yang menyoroti sejumlah program Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai bentuk penilaian yang prematur.
“Penilaian AHY terhadap sejumlah program pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dalam pidato politiknya baru-baru ini, adalah penilaian yang prematur,” terang Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/3/2023).
“Baik terkait program tersebut sebagai pilihan kebijakan maupun keberhasilannya. Mengapa prematur? Karena Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf adalah pemerintahan yang sedang berjalan, belum menyelesaikan periode pemerintahannya,” lanjutnya.
Oleh karena itu, ia menilai bahwa kritik atau sentilan AHY terhadap Jokowi akan lebih tepat jika Jokowi sudah menyelesaikan masa pemerintahannya, atau ketika pelaksanaan program serta kebijakan itu tidak ada hasil yang nyata.
Ia pun turut mengingatkan kegagalan pemeritahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menyelesaikan proyek pusat olahraga terpadu Hambalang, yang menyeret sejumlah politikus dalam pusaran korupsi.
“Kita lebih pas misalnya mengkritisi atau menilai program pemerintahan SBY-Budiono, karena memang masa baktinya sudah lewat dan melihat hasilnya. Contoh kita bisa mengatakan bahwa kebijakan dan program Pemerintahan SBY terkait dengan pusat olahraga terpadu yang dikenal sebagai proyek Hambalang,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ketum Partai Demokrat AHY mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance sebagai solusi dalam mengatasi berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan. AHY mengatakan bahwa transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas merupakan prinsip-prinsip di dalam mewujudkan good governance.
“Jangan diabaikan. Jika kita fokus melakukan itu dengan baik berbagai persoalan ekonomi dan kesejahteraan rakyat dapat ditemukan solusinya,” kata AHY saat memberikan pidato politik di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Ia mencermati bahwa tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik ditandai dengan banyak program pemerintah yang dilakukan secara “grasa-grusu”, terburu-buru, dan kurang penghitungan.
