Kepala Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara, Bambang Susantono mengungkapkan pihaknya membutuhkan 256 ribu hektare untuk pembangunan IKN. Namun perencanan peruntukan lahan tersebut dinilai Komisi II DPR masih mengawang tak berbicara spesifik.
Anggota Komisi II DPR Riswan Tony pun mempertanyakan alasan Bambang tidak menggunakan sepenuhnya lahan seluas 256 ribu hektare tersebut untuk pembangunan. Ia menegaskan fokus terhadap infrastruktur itu lebih penting ketimbang rencana reforestasi yang dibanggakan oleh OIKN.
“Jadi 256 ribu ini justru cuma master plan Pak. Jadi prioritas terhadap infrastruktur itu yang lebih penting, bandara, lalu kalau ada pelabuhan-pelabuhan. Sedangkan yang lain-lain mengikuti,” ujarnya dalam RDP Komisi II DPR dengan Kepala Otorita IKN di kompleks parlemen, Senayan Jakarta, Senin (3/4/2023).
Ia menyampaikan jika pembangunan kota administratif penting dilakukan di IKN. Namun ia mengingatkan juga agar Kepala OIKN, Bambang Susantono, tak beranggapan keseluruhan DKI Jakarta pindah ke IKN.
“Jadi pikiran-pikiran seperti ini Pak, jangan kita bayangkan Jakarta mau pindah ke sana. Ini kan menakutkan semua karyawan dan sebagainya Tapi fokus kepada infrastruktur, misalnya kita Istana. Istana lalu dibuat jalan, untuk menuju ke sana apa? Jalan tol. Jalan tol prioritas, ada bandara, prioritas,” sambungnya.
Legislator Golkar ini lantas menyinggung 1 tahun IKN tak ada progres. Ia meminta jajaran Otorita IKN tak berpikir luas, tapi yang dibutuhkan untuk publik. “Jangan berpikir besar-besar terus. 1 tahun nggak ada progres Pak. Padahal kalau kita bangun Istana jadi Pak, 1 tahun. Saya yakin jadi, lalu buat kementerian, kementerian cukup menteri dan dirjen-dirjen saja. Dirjen juga bolak-balik saja. Jangan bayangkan semua karyawan pindah ke sana,” imbuhnya.
Sebelumnya, Kepala OIKN Bambang Susantono menjelaskan progres pertanahan dan tata ruang kepada Komisi II DPR RI. Bambang mengatakan dibutuhkan 256 ribu hektare untuk pembangunan IKN. Bambang menyebut untuk pembangunan inti hanya menggunakan 25% dari 256 hektare lahan tadi.
“Dari 256 ribu hektare itu seperti kita ketahui bersama, 65% atau hampir 2/3-nya akan berupa tropical forest atau hutan tropis. Jadi banyak bagian IKN akan dilakukan reforestasi atau penghutan kembali. Dan yang kita bangun hanya 25% dari seluruh area 256 ribu hektare, dan di dalam 256 hektare itu ada 9 yang kita sebut generator ekonomi IKN ke depan,” kata Bambang
Ia menyebut untuk saat ini ada 36.150,03 hektare hutan yang akan dibebaskan. Prosesnya dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Mekanisme yang kita lakukan, saat ini pelepasan kawasan hutan seluas 36.150,03 ha ini dilakukan oleh KLHK untuk melepas kawasannya,” jelas Bambang.
