Persoalan serius pada reformasi agraria yang menyimpang dari tujuan awalnya belum menjadi pembahasan masiig-masing paslon dalam pilpres 2024 termasuk dalam debat cawapres Minggu (21/1/2024) tak dibahas secara mendalam.
“Negara ketika berkonflik dengan masyarakat menggunakan aparatur negara, keterlibatan militer dalam kasus konflik agraria seperti di Rempang dan Wadas. Itu hal yang terjadi tapi masalah itu yang nggak banyak digali oleh para kandidat,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik UI, Hurriyah, dikutip dari keterangan tertulisnya, Jumat (26/1/2024).
Apalagi dalam debat para calon wakil presiden yang digelar Minggu lalu belum menunjukkan pemahaman mendalam mengenai isu krisis iklim karena masih terjebak dalam gimmick politik.
Dia menegaskan pertanyaan selanjutnya adalah kebijakan pemimpin yang terpilih akan melanjutkan ideologi pembangunan yang tidak berpihak pada pemulihan lingkungan dan perlindungan pada hak masyarakat.
“Cek lagi visi-misi program di masing-masing kandidat dan rekam jejak para kandidat, itu yang harus kita lakukan. Kenapa itu jadi penting, karena dalam prakteknya ketika seorang pemimpin terpilih penguasa itu bergandengan tangan dengan oligarki dan ada yang serius dalam menghadapi oligarki,” katanya menegaskan.
Dalam debat keempat tersebut, calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, memaparkan rencananya untuk membentuk badan khusus penyelesaian konflik agraria. Tujuannya untuk mendorong reforma agraria agar dapat segera tuntas.
Ini mencakup penataan alokasi lahan yang efisien dan berkeadilan termasuk redistribusi dan legalisasi tanah yang bebas dari mafia tanah. “Kesimpulannya konflik agraria ini harus ada sebuah badan khusus yang nanti menangani,” kata Mahfud.
Sementara calon wakil presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), juga berencana membentuk lembaga khusus untuk mengelola reformasi agraria. Ia menyampaikan bahwa birokrasi, kesungguhan politik, dan kemauan kepemimpinan menjadi kendala utama dalam pelaksanaan Reformasi Agraria.
“Banyak masalah yang jadi kendala terlaksana Reformasi Agraria salah satunya birokrasi, kesungguhan politik, kemauan kepemimpinan. Di bawah presiden harusnya ada kelembagaan yang mengelola reforma agraria dengan sungguh-sungguh tidak dibiarkan terus menerus,” ucap Cak Imin.
Adapun calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berkomitmen mendorong digitalisasi dalam menyelesaikan masalah pertanahan di Indonesia, mulai dari mafia tanah hingga konflik lahan.
Salah satunya yakni dengan konsep one map policy. One map policy merupakan upaya pemerintah menyatukan seluruh informasi peta yang diproduksi oleh berbagai sektor ke dalam satu peta secara integratif. Dengan konsep ini, maka tidak terdapat perbedaan dan tumpang tindih informasi dalam peta yang ditetapkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk ditetapkan sebagai one reference, one standard, one database, dan one geoportal.
