Siapapun pemenang Pilpres 2024 bakal menghadapi tantangan ekonomi yang cukup berat. Khususnya dalam mendorong perekonomian bisa bertumbuh minimal 6 persen.
Tidak ada salahnya bila para capres dan cawapres yang bakal berkontestasi pada 14 Februari 2024, mendengarkan saran Chatib Basri, mentan Menteri Keuangan (Menkeu) era Presiden Jokowi.
“Kita akan melihat, nanti opsi kebijakannya tidak akan banyak dan akan similar (serupa) dengan apa yang kita pakai saat ini,” kata Chatib di sela Regional Chief Economist Forum di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (8/12/2023).
Ekonom senior ini, menyebut sejumlah opsi guna yang diyakini efektif mendorong perekonomian nasional tumbuh di atas 6 persen. Misalnya, menggenjot penerimaan pajak agar rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meroket.
Pada 2022, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), mencatat rasio pajak Indonesia sebesar 10,4 persen terhadap PDB. Atau naik tipis ketimbang rasio pajak 2021 yang hanya 9,1 persen.
Saran lain dari Chatib, tingkatkan produktivitas, menarik investasi asing/penanaman modal asing (PMA), atau pembiayaan dari luar negeri. “Termasuk mendorong masuknya kombinasi dari semua opsi tersebut,” kata Chatib.
Langkah itu dilakukan mencermati tabungan domestik atau gross domestic saving Indonesia terhadap PDB mencapai 37 persen berdasarkan data Bank Dunia selama 2016-2022.
Sedangkan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi RI membutuhkan peningkatan investasi sekitar 6,8 persen terhadap PDB.
Chatib menambahkan, apabila Indonesia ingin pertumbuhan ekonominya 6-7 persen, maka rasio investasi terhadap PDB harus 40,8-47,6 persen.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan negara per Oktober 2023 mencapai Rp2.240,1 triliun atau sudah 90,9 persen dari target APBN 2023 yang mencatatkan pertumbuhan 2,9 persen dibandingkan periode sama tahun lalu (yoy).
Ada pun penerimaan pajak mencapai Rp1.523,7 triliun atau 88,69 persen dari target yang tumbuh 5,3 persen (yoy).
Sedangkan posisi utang Indonesia mencapai Rp7.950,52 triliun hingga 31 Oktober 2023.
Ada pun rasio utang terhadap PDB sebesar 37,68 persen yang masih di bawah dari batas rasio utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 batas rasio utang mencapai 60 persen.
Apabila dirinci, utang tersebut didominasi surat berharga negara (SBN) dengan denominasi rupiah yang mencapai Rp7.048,90 triliun, atau 88,66 persen dari total utang pemerintah.
