Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) menilai, program hilirisasi nikel yang dicanangkan Presiden Jokowi, jelas-jelas merusak lingkungan. Perlu diragukan jika ada pejabat negara bahkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang menyebut hilirisasi nikel, tidak merusak lingkungan.
“Itu kebohongan struktural yang dilakukan pejabat negara kepada rakyatnya. Hilirisasi nikel melahirkan tambang nikel yang ugal-ugalan. Lingkungan rusak, mulai hutan hingga bukit-bukit dirusak untuk mengeruk nikel. Belum lagi, pembangit listrik smelter yang menggunakan energi kotor (batu bara). Ditambah lagi polusi dari smelter nikel,” kata pengkampanye Jatam Nasional Alfarhat Kasman kepada Inilah.com, Jakarta, dikutip Senin (29/1/2024).
Selanjutnya, Alfarhat menyebut sejumlah contoh tambang nikel yang merusak lingkungan serta merampas hak rakyat. Di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, ada tambang nikel milik Harita Group, merampas lahan warga. Selain itu, limbah tambang berupa sedimentasi ore nikel, mencemari sumber air, sungai, dan laut. Warga pun dipaksa pindah ke pemukiman baru (eco-village). Karena menolak, warga harus masuk penjara.
“Demikian pula di Pulau Wawonii, Konawe, Sulawesi Tenggara, rakyat menolak tambang nikel karena mencemari sumber air. Air laut menjadi keruh dan kecoklatan akibat limbah tambang,” ungkap Alfarhat.
Hal yang sama, kata Alfarhat, terjadi di tambang nikel milik PT Aneka Tambang (Antam) di Halmahera Timur, Maluku Utara, mencemari lingkungan. Bahkan merusak sejumlah pulau kecil yakni Pulau Gee dan Pulau Pakar. Demikian pula hilirisasi nikel di Halmahera Tengah milik PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) disebut menjadi “zona pengorbanan”.
“Di mana pembongkaran nikel, operasi smelter, dan PLTU batubara meninggalkan kerusakan, kehilangan, dan mewariskan penyakit yang sulit dipulihkan, serta melenyapkan hak veto rakyat. Dan masih banyak tambang nikel di daerah lain,” kata Alfarhat.
Celakanya lagi, kata Alfarhat, pemerintahan Jokowi memberikan karpet merah bagi tumbuhnya hilirisasi nikel yang terbukti merusak lingkungan. berbagai insentif pajak serta gratis royalti diberikan kepada investor. Asal hilirisasi berjalan di Indonesia, tak peduli lingkungan dan hak rakyat tercabik-cabik.
“Misalnya, tambang batu bara tidak wajib bayar royalti kalau bangun PLTU untuk smelter. Padahal, batu bara kan masuk energi kotor. Artinya apa, hilirisasi nikel memanfaatkan energi kotor, ya hasilnya menjadi kotor pula,” ungkapnya.
Berdasarkan data Jatam, cadangan nikel dunia pada 2022, mencapai 72 juta ton. Hampir separuhnya dimiliki Indonesia. Disusul Australia 21 persen, Brasil 16 persen, dan sisanya berada di Rusia, New Caledonia, Filipina, Canada dan China.
Sayangnya, penambangan nikel di Indonesia begitu jor-joran alias ugal-ugalan. Hingga akhir 2023, lebih dari 300 izin usaha pertambangan (IUP) nikel dikeluarkan. Luasnya mencapai 3.95 juta hektare, tersebar di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawusi Utara, maluku Utara,Maluku, Papua Barat dan Papua. Luas IUP nikel itu, setara 60 kali luas Jakarta.
Sebelumnya, Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut B Pandjaitan menyatakan bahwa tambang nikel di Indonesia tidak ugal-ugalan. Pernyataan Luhut ini membantah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1, Muhaimin Iskandar.
Dalam banyak kesempatan, Cak Imin mengaku miris dengan kerusakan lingkungan akibat masifnya pembukaan lahan tambang, khususnya sektor nikel. Dia pun berjanji akan mengevaluasi program hilirisasi nikel agar tidak ugal-ugalan.
Atas pernyataan itu, Menko Luhut menyebut Cak Imin melakukan kebohongan publik dan mengundangnya untuk berkunjung ke Maluku Utara dan Sulawesi Tengah yang menjadi pusat hilirisasi nikel.
“Daripada anda bohong pada publik yang menurut saya itu satu karakter yang gak bagus untuk mencapai suatu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi,” kata Luhut, dikutip dari akun Instagram @luhut.pandjaitan, Senin (29/1/2024).
Pun demikian dengan Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi yang menjadi cawapres nomor urut 1, menyebut, hilirisasi nikel berdampak positif bagi penerimaan negara.
“Kita sekarang, Indonesia itu adalah negara yang punya cadangan nikel terbesar se-dunia. Ini kekuatan kita, ini bargaining kita,” kata Gibran dalam debat capres putaran IV Pilpres 2024, Minggu (21/1/2024).
