Ekonom senior Faisal Basri menyebut, pemanfaatan minyak sawit sebagai campuran biodiesel (mandatory biodiesel) justru tak menghemat APBN.
Kebijakan subsidi biodiesel, menurut Faisal, mengulang kebijakan subsidi untuk solar di masa lalu. Di mana, ongkos keekonomiannya menjadi sangat tinggi (high cost economy).
“Artinya, kebijakan subsidi ini hanya berpindah dari yang dulunya subsidi solar untuk produsen minyak luar negeri ke subsidi biodiesel untuk pengusaha biodiesel dalam negeri,” kata Faisal dalam peluncuran buku ‘Kekuatan Oligarki dan Orang Kuat dalam Bisnis Biodiesel’ di Kekini Workspace, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dia menjelaskan, tujuan penggunaan biodiesel untuk memperbaiki transaksi perdagangan dengan mengurangi impor solar, sehingga neraca perdagangannya membaik, merupakan kebijakan salah. Pasalnya, pengurangan impor solar dengan digantikan dengan biodiesel membuat ekspor CPO (minyak sawit mentah) menurun. “Seharusnya dampaknya ini perlu dihitung,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, pemerintah belum peka terhadap keberpihakannya kepada sektor sawit yang terdapat jutaan rakyat di dalamnya. Dia menyebut, setiap ekspor sawit terdapat kebijakan pungutan ekspor dan juga pajak ekspor dalam UU Bea Cukai.
Kebijakan pajak ekspor, sambung dia, merugikan petani karena pengekspor tidak mau labanya turun. “Semakin tinggi pajak ekspor semakin turun harga sawit di tingkat petani karena struktur pasarnya oligopoli. Jadi petani kena pajak ekspor dan pungutan ekspor,” kata Faisal.
Anggota Fraksi Demokrat DPR, Benny Kabur Harman menyatakan, dari sudut pandang politik, gagasan tentang pengembangan biodiesel sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi sejak kampanye pemilu dan pidato kenegaraan di MPR/DPR. Dia menyebut, Presiden semata-mata hanya untuk menyenangkan para oligarki atau orang-orang kuat yang berkepentingan di dalamnya.
“Pengembangan biodiesel ini juga mengandung masalah dit engah persoalan kelapa sawit di sektor hulu, di mana terdapat jutaan hektare dalam kawasan hutan lindung. Akan tetapi, pemerintah atau negara terkesan membiarkan hutan lindung kita dirambah oleh kekuatan modal di sektor kelapa sawit,” kata Benny.
