News

PDIP Senang Golkar Tak Lagi Ngotot Incar Jatah Kursi DPR RI


Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkap rasa syukurnya ketika mengetahui Partai Golkar tidak akan merebut jatah kursi Ketua DPR.

Dia menyebut bantahan ini menjadi catatan bahwa Golkar tidak akan berupaya untuk mengubah aturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3).

“Ya Alhamdulillah kalau sudah dibantah bahwa tidak ada upaya untuk mengubah undang-undang MD3 dari Golkar, sehingga bantahan, kami maknakan dalam konteks seperti itu,” kata Hasto di Media Center Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).

Hasto lantas menjelaskan bahwa UU MD3 merupakan cermin bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi. Karenanya, sebagai pemenang Pemilu 2024 PDIP berhak untuk mendapatkan kursi Ketua DPR RI tersebut.

“Demikian pula di daerah-daerah, dimana daerah dimana PDI menang, yaitu menjadi Ketua DPRD ya dimana Golkar menang jadi Ketua DPRD itu suatu aturan yang sangat sesuai dengan suara rakyat. Dan sistem proporsional itu juga harus dijabarkan dalam proporsionalitas terhadap penempatan jabatan-jabatan strategis di lembaga legislatif,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku bahwa pihaknya belum melakukan pembahasan apapun mengenai wacana revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Hal tersebut sejalan dengan posisi Golkar yang mendapat kursi terbanyak kedua setelah PDI Perjuangan (PDIP).

“Belum ada sama sekali (bahas revisi UU MD3),” kata Airlangga di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (1/4/2024).

Meskipun demikian, Airlangga mengaku bahwa kursi DPR RI sudah biasa diraih Partai Golkar sesuai target. Namun, hingga saat ini belum ada langkah yang diambil pihaknya dalam merebutkan kursi DPR tersebut di periode pemerintah yang akan datang.

“Golkar kan biasa punya kursi, tapi belum ada upaya,” ucapnya. 

Back to top button