Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah menyebut bahwa sebutan pak Lurah yang disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pidato kenegaraan sidang tahunan MPR RI, merupakan panggilan kesayangan.
Sebab para elite politik memang sering menyebut Presiden Jokowi dengan sebutan ‘Pak Lurah’. Sebutan itu muncul dalam pertemuan dan pembicaraan informal para elite politik.
“Ya itu kan sebenarnya memang di antara elite kita berkembang ‘Pak Lurah, Pak Lurah’ itu menunjukkan kecintaan. Karena presiden kita itu punya publik trust yang tinggi, luar biasa. Sehingga di antara elite kalau nyebut ‘Pak Lurah, Pak Lurah’ kan panggilan kesayangan. Itu panggilan kesayangan,” ujar Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Meski begitu, dia mengaku sempat kaget jika Presiden Jokowi menyampaikan soal itu dalam pidato kenegaraannya di MPR/DPR. Sebab selama ini memang tidak ada masalah soal penyebutan ‘Pak Lurah’.
Menurutnya, pidato tersebut juga sebagai penegasan soal posisi Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.
“Dia tidak ikut-ikut langgam (gaya) parpol, karena sadar betul sebagaimana disampaikan Bapak Presiden, clear, ‘saya ini Presiden Republik Indonesia, bukan ketum partai’. Itu mengagetkan kita semua,” terangnya.
Jokowi Tegaskan Bukan Pak Lurah
Sebelumnya, Presiden Jokowi curhat colongan alias curcol saat menyampaikan pidato kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR RI. Jokowi mengaku dirinya sering dijadikan tameng untuk kepentingan politik jelang Pilpres 2024.
Mulanya Jokowi berbicara soal mulai menghangatnya situasi terkini karena telah memasuki tahun politik jelang pemilu. “Setiap ditanya soal siapa capres, cawapresnya, jawabannya ‘Belum ada arahan (dari) Pak Lurah’,” kata Jokowi di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).
Dia pun sempat berpikir siapa yang dimaksud dengan sebutan “Pak Lurah” tersebut. Belakang Jokowi paham bahwa sebutan itu merupakan kode yang merujuk pada dirinya. Ia menegaskan hal tersebut keliru, karena dirinya merupakan Presiden RI.
Jokowi menegaskan, penentuan capres dan cawapres bukan merupakan kewenangan dirinya. “Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan juga koalisi partai, dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu parpol dan koalisi parpol,” tegasnya.
Ajat M Fajar
