News

PDIP Sarankan Jokowi Ubah Status KKB Jadi Kelompok Separatis, Ini Alasannya

PDI Perjuangan (PDIP) merekomendasaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) merubah status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua menjadi kelompok separatis. Dengan perubahan status itu bertujuan agar tindakan yang diambil bisa disesuaikan dengan ancamannya.

“Kami juga merekomendasikan kepada pemerintah bahwa mereka bukan lagi kelompok bersenjata. Mereka adalah gerakan separatisme yang seharusnya negara kemudian jauh lebih serius menggunakan seluruh instrumen negara,” ujar Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (19/4/2023).

Menurutnya, aktivitas yang dilakukan oleh KKB selama ini sudah sangat menghawatirkan dan bahkan mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Baik melakukan diplomasi internasional untuk memotong akses mereka ke luar negeri, kemudian melakukan pendekatan ke kalangan masyarakat, tokoh tokoh masyarakat, ke gereja, kemudian kelompok adat, dan mengedepankan apa yang dilakukan Pak Jokowi pembangunan yang lebih komprehensif mengatasi berbagai ketidakadilan, melindungi hak-hak wilayah atas tanah adat, dan membangun desian bagi masa depan,” ungkapnya.

Hasto mengatakan upaya menanggulangi kekerasan di Papua secara serius sudah menjadi hak Indonesia, karena wilayah tersebut sudah menjadi bagian tak terpisahkan Indonesia.

“Integrasi Papua ke Indonesia sudah sifat yang final dan tidak boleh ada negara mana pun dan pihak manapun yang menggangu kedaulatan kita dan di luar itu kami percaya bahwa Presiden Jokowi akan memimpin dan memberikan instruksi yang sangat khusus untuk melawan berbagai bentuk gerakan melawan kedaulatan negara,” ucapnya.

Selain itu dia meyakini bahwa Presiden Jokowi bersama dengan Menteri Pertahanan akan serius menangani keamanan di Papua untuk mengurangi korban serta tindakan separatisme.

“Kami sebagai partai politik akan memberikan dukungan, tetapi ini kan hal hal yang variabelnya itu sangat banyak. Ada domestik, ada internasional sehingga tentu saja kami serahkan dan kami percaya Bapak Presiden Jokowi akan mengambil suatu direction yang tepat atas persoalan itu,” katanya.

Back to top button