Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Al Muzammil Yusuf menekankan partainya tetap konsisten dalam mengusung bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), Anies Baswedan di Pemilu 2024.
“PKS akan tetap konsisten, terus memperjuangkan Capres Anies Rasyid Baswedan sesuai amanat Majelis Syuro PKS,” jelas Muzammil dalam keterangan yang diterima inilah.com di Jakarta, Minggu (11/6/2023).
“Sejauh ini mitra koalisi kami Partai NasDem dan Demokra juga tetap komit untuk hal tersebut,” sambung dia menanggapi soal PDIP yang mengajak bertemu Partai Demokrat.
Ia juga memastikan bahwa terkait sosok bakal cawapres pendamping Anies sepenuhnya diserahkan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. “Dialog terkait cawapres Anies masih terus berlangsung. Dan sudah menjadi kesepakatan bersama koalisi kami untuk diserahkan kepada Anies sebagai capres untuk menyeleksi dari usulan-usulan cawapres yang ada dari tiga partai koalisi,” terangnya.
Muzammil tak mempersoalkan mengenai Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang mengajak Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berjumpa.
“Bahwa tiga partai koalisi membuka komunikasi dengan berbagai partai dan tokoh di luar tiga partai koalisi, itu hal yang biasa,” jelas dia.
“Karena salah satu tugas dan fungsi parpol adalah untuk berkomunikasi politik dengan semua pihak,” tambah Muzammil.
Sebelumnya, pada Sabtu (10/6/2023), Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengungkapkan rencana pertemuan Puan-AHY sembari tetap menegaskan pihaknya tetap menghormati etika politik dalam kerangka kerja sama antarpartai, mengingat Demokrat saat ini berada dalam koalisi bersama Partai NasDem dan PKS.
“Nanti Mbak Puan akan bertemu dengan Mas AHY untuk melakukan dialog,” kata Hasto di Tanjung Priok, Jakarta.
Rencana pertemuan itu muncul beberapa hari selepas nama AHY disebut Puan sebagai salah satu yang dipertimbangkan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo.
Selain AHY, sejumlah nama lain yang disebut Puan adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, serta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Diana Rizky
