Menipisnya persediaan beras nasional yang memcu harga tinggi, dampaknya tentu dirasakan masyarakat. Bukan saja kelas bawah, tapi menengah kena juga. Mau impor pun bukan perkara mudah. Karena banyak negara menahan beras mereka.
Tak sedang bercanda, Presiden Jokowi menyebut 22 negara menahan berasnya untuk dijual atau diekspor ke Indonesia. “Sekarang ini semua negara, 22 negara yang biasanya gampang kita beli berasnya, sekarang ngerem semuanya. Bahkan ada yang setop untuk bisa dibeli berasnya,” kata Jokowi dalam video yang diunggah kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/2/2024).
Ia mengatakan, pangan akan menjadi sektor yang paling penting ke depan bagi seluruh negara. Oleh sebab itu, Jokowi mendorong produktivitas pangan di Tanah Air. Salah satu penyokongnya, lanjut Jokowi, Indonesia harus mandiri dalam pembuatan pupuk.
Selama ini, kata Jokowi, beberapa komponen pembuatan pupuk pun harus impor, sehingga Indonesia belum bisa mandiri 100 persen. “Kemandirian itu menjadi (sesuatu yang) tidak kita miliki,” kata dia.
Sejatinya, Jokowi agak kurang pas kalau mengeluhkan soal ini. Sejak awal menjabat, Jokowi sudah mencanagkan program kedaulatan pangan. Digagaslah program lumbung pangan atau food estate. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Barat, NTT, Kalimantan, Sumatra hingga Papua. Tapi semuanya nihil hasil. Kalau program ini sukses, tentu Jokowi tak perlu segalau ini. Kata anak zaman sekarang.
Bahkan, Walhi sudah mendeklarasikan bahwa food estate adalah proyek gagal. Hasilnya, kerusakan lingkungan yang cukup dahsyat. Ribuan hektare hutan raib dalam sekejab. Tak jelas ke mana larinya kayu-kayu dari hutan yang dibabat.
Belum lagi, fungsi pepohonan mengurangi pemanasan global, kini tinggal cerita. “Jadi, ada praktik pencurian kayu yang terlegitimasi melalui program food estate,” kata Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian.
