Fraksi Partai Demokrat DPR menegaskan pemberian subsidi kendaraan listrik sangat tidak tepat. Sebab subsidi tersebut untuk kendaraan listrik pribadi, jadi yang merasakan manfaatnya adalah pengusaha dan masyarakat yang mampu.
Pandangan itu terungkap saat fraksi tersebut menyampaikan tanggapan tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (23/5/2023) seperti mengutip laman resmi DPR.
“Pemberian subsidi untuk kendaraan listrik pribadi justru kontra produktif, karena seolah olah subsidi diberikan kepada pengusaha, bukan kepada rakyat miskin yang membutuhkan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrat, Rizki Aulia Natausumah yang membacakan pandangan fraksinya..
Alih-alih memberikan subsidi, lanjutnya, Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah agar dapat mengalokasikan subsidi untuk membangun infrastruktur ramah lingkungan dan mendukung transportasi massal. “Infrastruktur dasar listrik dan transportasi massal berbasis listrik perlu dibangun oleh Pemerintah untuk mendukung pergerakan masyarakat,” katanya.
Dalam pandangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat juga meminta kepada pemerintah dalam penyusunan APBN 2024 untuk fokus pada pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan menjadi momentum mendukung berbagai program pemberdayaan seperti pengentasan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan peningkatan layanan dan akses pendidikan serta kesehatan.
Ia mengatakan, APBN harus menjadi agen perubahan untuk mewujudkan peningkatan kualitas SDM Manusia Indonesia melalui perbaikan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan. Program perlinsos dan subsidi harus lebih ditekankan agar efisien, tepat sasaran dan responsif sehingga mendukung program pengurangan kemiskinan ekstrem. Perbaikan basis data penerima merupakan pekerjaan besar yang perlu dilakukan pemerintah.
Mengingat 2024 merupakan tahun politik, FPD memastikan agar pemerintah dapat tetap fokus untuk kepentingan rakyat dan keberlanjutan skala prioritas. Menurut Rizki, pemerintah perlu melakukan penyesuaian anggaran untuk mempersiapkan pengamanan jelang pemilu 2024.
“Dalam hal ini, automatic adjustment dalam anggaran dapat dilakukan, namun jangan sampai keberlanjutan program prioritas menjadi terganggu dan tidak terarah,” ungkap Rizki.
Rizki menekankan, kebijakan yang pro-growth (pro pertumbuhan), pro-poor (pro kemiskinan), pro-environment (pro-lingkungan) dan pro-job (pro penciptaan lapangan kerja) harus senantiasa menjadi rujukan dan dasar pemerintah dalam menyusun setiap program yang dilaksanakan.
“FPD akan senantiasa mendukung segala kebijakan yang berpihak kepada rakyat untuk keluar dari jurang kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan akses dan layanan pendidikan serta kesehatan,” jelas politisi dari Dapil Banten I.
Wahid Ma’ruf
