Pakar ekonomi energi UGM, Fahmy Radhi menilai, banyak jalan bagi pemerintah untuk menahan agar harga Pertalite dan LPG melon (subsidi) tidak naik. Di tengah mahalnya harga minyak dunia.
“Relokasi saja dana windfall dari kenaikan harga komoditas seperti batu bara, minyak sawit dan minyak dunia. Ditambah kenaikan PPN 11 persen per April ini. Kalau masih kurang, anggaran pembangunan IKN Nusantara bisa digunakan lebih dulu untuk mensubsidi rakyat,” papar Fahmy kepada Inilah.com, Jakarta, Jumat (15/4/2022).
Dalam hal ini, kata Fahmy, pemerintah harus sepakat dulu untuk tidak menaikkan harga Pertalite atau LPG subsidi. Kalau itu dilakukan maka dampaknya akan dahsyat. Kemampuan rakyat yang rantan miskin menjadi semakin terkulai. Demikian pula kehidupan rakyat miskin bakal semakin sengsara. “Sungguh sangat ironis, rakyat miskin, yang tidak pernah beli BBM dan LPG 3Kg lantaran tidak memiliki kendaraan bermotor dan kompor gas, harus ikut menanggung beban kenaikkan harga-harga kebutuhan pokok,” tuturnya.
Sejauh ini, kata dia, masyarakat masih meyakini bahwa Preisden Jokowi masih punya kependulian terhada nasib wong cilik. “Selain itu, kami mohon agar Presiden Jokowi menertipkan Menteri Kabinet Indoneis Maju untuk tidak membuat pernytaan di publik, terkait wacana kenaikkan harga-harga komoditi strategis, termauk BBM, LPG melon, dan tarif listrik,” pungkasnya.
