Pengamat politik Ujang Komarudin menyoroti berbagai perubahan kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sejak masa kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Ia meyakini perubahan ini berkaitan dengan Pemilu 2024, ingin menciptakan kesan bahwa kebijakan di era Anies Baswedan tidak baik.
“Anies ini antitesa Jokowi, sudah pasti kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Anies dihabisi disikat, seolah-olah apa yang dilakukan Anies tidak benar, nggak bagus,” katanya kepada Inilah.com, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/6/2023).
Ujang menyebut tindakan Heru ini seolah-olah digunakan untuk mempengaruhi publik dengan mengubah kebijakan-kebijakan yang telah dibentuk Anies. Dengan begitu, masyarakat menilai bahwa Anies tidak cukup kompeten sebagai capres 2024.
“Memang Heru kelihatannya punya misi, misi pemerintah mungkin juga misi dari presiden untuk mendegradasi kebijakan-kebijakan Anies. Kalau terkait persoalan pencapresan, elektabilitasnya rendah agar masyarakat tidak percaya Anies dan masyarakat agar Anies ketika nyapres pun bisa kalah di DKI,” jelas Ujang.
Selain itu, Ujang menegaskan dari kontroversi kepentingan politik ini yang paling banyak dirugikan adalah masyarakat. Menurutnya pemerintah DKI Jakarta seharusnya menilai secara objektif mengenai kebijakan yang harus dipertahankan dan yang harus kembali dilakukan evaluasi.
“Jadi ini yang dirugikan tidak hanya masyarakat, tetapi DKI bangsa dan negara. Ya mestinya kebijakan kebijakan yang bagus dipertahankan dilanjutkan, nah kebijakan yang jelek baru dievaluasi,” jelas Ujang.
Diketahui, netizen melalui laman akun @MasUchiha_ mengkritik tiga hal kontroversial dari Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi, salah satunya berkaitan dengan fasilitas JakWifi. Pada cuitannya ia menyayangkan bahwa titik fasilitas internet gratis ini sudah dikurangi dari 3.500 menjadi 1.263 titik.
Selain itu, ia juga mengkritik soal penghapusan jalur sepeda di sekitar kawasan Pasar Santa. Menurutnya, hal ini dilakukan karena memang anggaran untuk jalur sepeda dipangkas dari Rp38 miliar menjadi Rp7,5 miliar.
Kontroversi lainnya, soal banjir yang terjadi pada Februari lalu. Saat ketinggian air hampir mencapai dua meter, justru Heru lepas tangan dengan melimpahkan segala penanganan banjir ke Lurah.
RENTETAN KONTROVERSI, DI ERA HERU BUDI.
.
Malam minggu sebelum nonton final UCL City vs Inter enaknya kembali menelisik apa aja yg terjadi di ibu kota kita tercinta ini. Walau ramai ttg Kaesang Pangarep mau ke depok, saya lbh tertarik bahas Pj Gubernur Heru Budi. Letsgoo. pic.twitter.com/qtnwcWYG7G— Mas Uchi (@MasUchiha_) June 10, 2023
Vonita Betalia
