Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, aturan tak ada lagi tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah akan sangat berimbas terhadap pengajar pendidikan. Ia menilai pemerintah masih memiliki hutang kepada guru honorer.
Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, hutang yang dimaksud adalah karena mereka mengisi kekosongan kebutuhan guru yang harusnya disediakan pemerintah. Bahkan dengan gaji tidak layak.
Diketahui saat ini para guru banyak mengeluh terkait proses penerimaan satu juta guru PPPK yang memiliki sejumlah masalah.
“Harapan kami aturan ini berlaku ketika guru honorer sudah terserap semuanya dalam rekrutmen PPPK. Jika tidak, ini artinya pemerintah tidak menghargai jasa guru honorer, “jelas Iman kepada Inilah.com, Rabu (19/01).
Sebelumnya Iman mengatakan rekrutmen guru PPPK, kata dia, bukanlah solusi jangka panjang, melainkan solusi jangka pendek. Mengingat status kontraknya yang maksimal lima tahun bagi guru PPPK, jauh berbeda dengan guru ASN yang bertugas sampai pensiun usia 60 tahun.
“Jika kontrak PPPK-nya diberikan satu atau dua tahun saja, maka manajemennya tidak akan menutupi kebutuhan guru ASN jangka panjang,” jelasnya.
Sebelumnya diketahui, Status tenaga honorer akan selesai pada tahun 2023, sehingga tidak ada lagi pegawai berstatus honorer di instansi pemerintahan. Demikian kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo.
“Terkait tenaga honorer, melalui PP (peraturan pemerintah), diberikan kesempatan untuk diselesaikan sampai dengan tahun 2023,” kata Tjahjo, Senin (17/1/2022).
Tjahjo menjelaskan berakhirnya status tenaga honorer pada tahun 2023, maka nanti hanya ada dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya sama disebut Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sedangkan petugas keamanan dan kebersihan di instansi pemerintahan, akan dipenuhi melalui tenaga alihdaya atau pihak ketiga, yakni pekerja outsourcing.
