Wacana pembatasan motor lewat skema ganjil genap di wilayah Jakarta mendapat penolakan dari pengendara sepeda motor, khususnya ojek online (ojol).
Fahrul Fadilah, salah satu ojek online yang bekerja di sekitaran Jakarta Selatan, berharap kebijakan ganjil genap motor tak sampai ke pengemudi ojol seperti dirinya.
Sebab buat Fahrul, motor adalah satu-satunya alat mencari uang sehari-hari.”Ojol ini kan aktivitasnya seperti yang kita ketahui itu pasti menggunakan kendaraan terus kan, jadi mungkin bisa dikecualikan untuk orang-orang yang memang bekerjanya sebagai ojol gitu,” kata Fahrul kepada Inilah.com, Jumat (13/10/2023).
Namun Fahrul pasrah, sebagai rakyat kecil, dirinya tak bisa berbuat apa-apa jika nantinya kebijakan ganjil genap motor diberlakukan untuk semua tanpa kecuali.
“Kalau memang ketentuan ini diterapkan dan tidak ada pengecualian terhadap para ojol sekalipun, yang akan saya lakukan adalah tetap narik, tapi di area-area yang sekiranya itu tidak begitu banyak polisi dan mungkin bisa dibilang area tersebut masih di pinggiran kota gitu kayak di kampung-kampung,” ungkapnya.
Fahrul melihat masih banyak warga atau masyarakat pinggir kota yang menggunakan jasa ojol tersebut meskipun tidak seramai kawasan perkotaan di Ibu Kota.
Diketahui, wacana pemberlakuan ganjil genap muncul ketika Kapolri Listyo Sigit berbicara di acara Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68 pada akhir September lalu.
Saat itu Listyo menyatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah proaktif untuk perbaikan kualitas udara ibu kota yang dikatakan kebanyakan berasal dari kendaraan bermotor. Ganjil genap motor diharapkan bisa membantu hal itu.
“Kita berikan fasilitas-fasilitas ganjil genap tidak berlaku untuk menggunakan motor listrik dan mobil listrik. Sekarang motor (bensin) masih bebas, masih bebas ganjil genap. Tapi suatu saat ini tolong dipikirkan (ganjil-genap motor), karena memang 67 persen emisi kendaraan bermotor menyebabkan polusi,” ujar Listyo secara daring.
Pemprov DKI Jakarta lewat Pj Gubernur Heru Budi Hartono mengaku akan membahas lebih dalam disertai kajian ahli untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
