Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, menyampaikan pesan penting jelang gelaran Pilpres 2024. Dua organisasi kemasyarakat Islam besar Indonesia ini berharap semua pihak turut menjaga kondusifitas seluruh proses pesta demokrasi.
NU dan Muhammadiyah mendorong agar pilpres bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan sesuai asas pemilu yang telah disepakati bersama. “Kami gembira kampanye berjalan lancar, tak ada insiden yang mengganggu proses politik ini. Harapan kita tetap lancar sampai selesai, apa pun hasilnya kita terima,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU Saifullah Yusuf di Jakarta, Jumat (9/2/2024).
Gus Ipul, sapaan akrabnya, tidak memungkiri bahwa suhu politik memanas selama proses pilpres ini berjalan, akan tetapi semua pihak harus bisa menempatkan diri dengan baik dan memaklumi segala dinamika politik.
Ia menegaskan, negara sudah menyediakan segala instrumen yang dapat digunakan oleh pihak yang tidak puas dengan jalan menempuh jalur-jalur yang sudah disiapkan oleh konstitusi. “Saya sekian kali berkontestasi di pemilu dan selalu ada imbauan agar tidak ada kecurangan,” katanya.
Menambahkan, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti mengatakan semua pihak harus menerima apa pun hasil pemilihan presiden sebagai hasil pilihan rakyat dan wujud kedaulatan rakyat.
Ia pun berpesan agar pihak yang menang maupun yang kalah bisa bersikap patut dan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau kelompok. “Yang menang jangan jumawa, yang kalah legawa, setelah pemilu kembali bersatu,” katanya.
Menurut Mu’ti akan bagus bila setelah pemilihan presiden ada proses rekonsiliasi dan akomodasi sehingga tidak ada istilah “the winner takes it all”, yang menang mengambil semuanya sementara yang kalah disingkirkan.
“Saya kira itu bukan bagian dari karakter dan sistem politik kita. Kita tidak mengenal pemerintah yang berkuasa dan partai yang oposisi. Semua adalah bagian dari pilar demokrasi Indonesia,” ujarnya.
Gus Ipul dan Abdul Mu’ti berharap tidak ada pihak yang mengerahkan massa manakala terjadi perselisihan hasil pilres. Sekali lagi mereka menekankan agar semua pihak bisa berlapang dada dan menyerahkannya pada mekanisme hukum yang berlaku.
