Wakil Presiden ke-10 dan.ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) menanggapi soal Partai NasDem yang belum mengambil sikap untuk mengajukan hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024. Dia menekankan semua parpol di Koalisi Perubahan solid untuk mengusulkan hak angket.
“Jadi biasa saja ini, tentu partai-partai itu walaupun kemarin saya dengar menunggu yang lain, memang saya kira partai-partai itu akan bersama-sama,” kata JK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (6/3/2024).
JK menjelaskan, hak angket merupakan tugas dari DPR yang memang dipilih untuk mengawasi jalannya pemerintahan.
“Satu bentuk pengawasannya itu bertanya apabila ada masalah yang oleh pandangan DPR harus diklarifikasi oleh pemerintah,” ujar JK.
Sebelumnya, sejumlah anggota DPR dari tiga partai politik mengusulkan hak angket untuk mendalami dugaan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Usulan itu disampaikan masing-masing oleh Aus Hidayat Nur dari Fraksi PKS, Luluk Nur Hamidah dari Fraksi PKB, dan Aria Bima dari Fraksi PDIP.
“Sebagian masyarakat (ingin) agar DPR RI gunakan hak angket untuk klarifikasi kecurigaan dan praduga masyarakat atas sejumlah masalah dalam penyelenggaraan Pemilu 2024,” ujar Aus Hidayat, dalam Rapat Paripurna ke-13 pembukaan masa sidang IV 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Dukungan juga disampaikan politikus PKB Luluk Nur Hamidah. Pada intrupsinya, Luluk menilai hak angket ini dilakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses Pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat.
